Pro-Kontra Berita » Soal Pilkada Serentak, Pemerintah Ngotot Mulai Dilaksanakan Tahun Ini
Soal Pilkada Serentak, Pemerintah Ngotot Mulai Dilaksanakan Tahun Ini
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 12 Februari 2015 08:29:51

Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersikukuh agar pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2015. Argumentasinya, pengunduran Pilkada serentak di 2016 akan memiliki aspek gangguan pada daerah dan persiapan lainnya.

Soal Pilkada Serentak, Pemerintah Ngotot Mulai Dilaksanakan Tahun Ini
jurnal parlemen

Satu hal yang kami mohonkan, soal pergeseran waku pelaksanaan Pilkada, Pemerintah ingin komitmen agar jangan sampai ini diundur

 

Senayan - Melihat realita persiapan yang belum matang, mayoritas fraksi di Komisi II DPR menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 diundur ke 2016. Pasalnya, kompleksitas persiapan tersebut mencakup hampir semua tahapan pelaksanaan Pilkada, termasuk penyelenggara dan lembaga peradilan Pilkada.

 

Namun, Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersikukuh agar pelaksanaan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2015. Argumentasinya, pengunduran Pilkada serentak di 2016 akan memiliki aspek gangguan pada daerah dan persiapan lainnya.

 

"Satu hal yang kami mohonkan, soal pergeseran waku pelaksanaan Pilkada, Pemerintah ingin komitmen agar jangan sampai ini diundur," ujarnya dalam raker dengan Komisi II DPR, Rabu (11/2).

 

Menurut Tjahjo, daerah sudah siap untuk melaksanakan Pilkada serentak di 2015. Dimana Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan pengamanan di daerah, serta KPU. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga disebut menginginkan demikian.

 

"Kami masih berkomitmen untuk melaksanakan pilkada serentak di 2015," tegas politisi PDI Perjuangan itu.

 

Terhadap persoalan lain seperti ambang batas, persyaratan pencalonan, jumlah wakil kepala daerah, paket pemilihan kepala daerah, serta pelaksana tugas (plt) dan penjabat (pj), kata Tjahjo, Pemerintah tidak memiliki pandangan yang berbeda. Kalaupun ada perbedaan antara Pemerintah dan fraksi-fraksi,  hal itu bisa didiskusikan bersama.

 

"Aspirasi dari masing-masing fraksi kami pertimbangkan untuk memutuskan mana yang paling baik untuk pelaksanaan Pilkada," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy usai Rapat Kerja (Raker) Komisi II bersama dengan Mendagri tentang Revisi UU Pilkada mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi meminta Pilkada serentak diundur pada 2016, dari semula direncanakan 2015 ini.

 

Kata Lukman, setelah Komisi II berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA), ternyata pihak MA juga menolak untuk mengadili perselisihan Pilkada karena berbagai kendala mengenai persiapan, SDM, dan problematika teknis.

 

"Ini kita masih bingung. Mahkamah Konstitusi menolak karena bukan rezim Pemilu. Sementara MA juga menolak karena ketidaksiapan teknis," jelas politikus PKB itu.

 

Lebih lanjut, kalau kewenangan ini dipaksakan ke MA, maka mereka butuh waktu persiapan yang lebih panjang. Dalam UU No 1/2015 tentang Pilkada sendiri, kewenangan itu diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan MA, dan yang dikhawatirkan oleh MA adalah kualitas para hakim di level bawah. 

 

"Jadi, harus ada upgrading (hakim) dulu, dan itu butuh waktu," imbuhnya.

 

Namun demikian, opsinya hanya dua yakni MK atau MA. Kalau ditangani MK, hal ini dapat membuka peluang adanya uji materi UU Pilkada dan MK bisa mengabulkan uji materi itu. Sementara MA memiliki kerawanan teknis yang akan mereka hadapi.

 

"Kita cenderung ke MA, kemungkinan kita akan paksakan ke MA dengan segala kekurangannya," kata Edy.

 

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo mengatakan, fraksi yang mendukung Pilkada serentak tetap di 2015 yakni, Partai Demokrat, PDIP, dan PPP.  Namun, yang terpenting adalah dilihat dulu simulasinya antara pelaksanaan 2015 dan 2016. Karena, yang disebut keserentakan tidak sekadar mengatur jadwal pemungutan suara, tapi juga jabatan yang tidak boleh dikurangi atas nama konstitusi.

 

"Hasil simulasinya sendiri akan diatur dalam perencanaan tahapan nanti. Yang pasti, semua bersepakat agar tahapan akan diperpendek, dan tentunya perpendekan tahapan ini harus juga masuk akal. Contoh kalau ada sengketa harus diselesaikan dalam waktu itu," jelas Wakil Ketua Faksi PDIP itu.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...