Analisa Berita » Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai pengusulan nama Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri akan menambah resistensi PDIP terhadap Presiden Jokowi. Bahkan, bisa sampai pada pemakzulan.

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi
jurnal parlemen

Bila PDIP menganggap bahwa pembatalan BG adalah hal prinsip, maka resistensinya bisa makin membesar. Tapi, apakah akan berujung pada penggunaan hak interpelasi atau tidak, tentu akan sangat tergantung pada komunikasi kedua belah pihak

 

Jakarta - Pengusulan nama Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri, dinilai akan menambah resistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

 

Supaya kondisi ini tidak sampai mengganggu jalannya pemerintahan, Jokowi diharap bisa meningkatkan komunikasi politiknya dengan partai banteng moncong putih serta partai politik lainnya di parlemen.

 

"Jika ada komunikasi yang baik, kekecewaan partai pendukungnya itu tidak akan berujung pada penggunaan hak interpelasi," ujar Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro di Jakarta, Kamis (19/2).

 

Akrobat politik dan hukum yang terjadi belakangan ini memiliki sejumlah konsekuensi. Bila hingga masa reses DPR ini berakhir Jokowi bisa berkomunikasi dan mengelola kekuatan yang ada di PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maka kekecewaan yang muncul bisa diredam.

 

"Soliditas di KIH bisa menjadi modal untuk mengimbangi dan meningkatkan posisi tawar terhadap Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, jika resistensi yang muncul di awal tak bisa dikelola, maka Jokowi akan babak belur," serunya.

 

Siti Zuhro memandang, posisi PDIP saat ini dilematis. Bila tidak didukung, Jokowi merupakan kader PDIP. Sementara bila tetap didukung, hubungan keduanya semakin memburuk.

 

"Kedongkolan muncul meski dukungan tetap diberikan. Tapi itu lebih baik daripada dukungan terhadap langkah Jokowi justru datang dari KMP terlebih dahulu," timpalnya.

 

Oleh karena itu, tidak alasan bagi Jokowi untuk tidak mengelola konflik yang terlanjur membesar dengan PDIP. Selanjutnya, Jokowi juga harus bisa mempertanggungjawabkan pembatalan penunjukkan Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.

 

"Bila PDIP menganggap bahwa pembatalan BG adalah hal prinsip, maka resistensinya bisa makin membesar. Tapi, apakah akan berujung pada penggunaan hak interpelasi atau tidak, tentu akan sangat tergantung pada komunikasi kedua belah pihak," tegasnya.

 

Berikutnya, bila DPR juga menganggap tindakan Jokowi tersebut tidak dapat diterima, maka tidak tertutup kemungkinan interpelasi akan diajukan. Hal itu mengingat bahwa BG telah mengikuti fit and proper test dan dinyatakan lolos.

 

"Tidak ada yang tidak mungkin. Namun, kali ini KMP sengaja untuk tidak terlalu mengambil peran, sehingga, KMP melepas dan tidak terlalu ngotot untuk menyerang Jokowi," imbuhnya.

 

Bagaimanapun, Zohro menilai, bahwa KMP enggan dituding sebagai biang keladi kekisruhan politik di Indonesia. Bukan tidak mungkin pula KMP akan bersikap mengikuti apa keinginan KIH.

 

"KMP hanya mengayun mengikuti apa yang dimau oleh KIH dan bersikap tut wuri handayani. Dalam kondisi saat ini, KMP enggan mendahului," katanya.

 

Dengan sikap seperti itu, bila terjadi apa-apa maka bukan lagi menjadi tanggung jawab KMP. Zuhro menambahkan, proses politik yang terjadi di Indonesia mengalami langkah mundur.

 

"Bangsa ini selalu dihadapkan pada inkonsistensi pemimpin yang begitu cepatnya berubah sikap dan pendirian. Kadang-kadang menjadi kedelai, kadang menjadi tempe," kritiknya.

 

Padahal seharusnya, pemimpin sadar bahwa mereka dipilih untuk memimpin dan bukannya justru membingungkan orang yang dipimpinnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh Jokowi.

 

"Seringkali Jokowi berubah sikap hanya dalam hitungan hari. Sayangnya, hal-hal semacam ini mudah terulang dan masyarakat justru membiarkannya," tutur Zuhro.

 

Tetapi, kali ini Siti Zuhro menilai Jokowi 'terpeleset' oleh politik aji mumpung yang selama ini dilakukannya. Sehingga, tak kurang dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Keputusan Presiden pun terpaksa dikeluarkan.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...