Komisi V Berita » Komisi V Pertanyakan Nyali Kemenhub Beri Sanksi pada Lion Air
Komisi V Pertanyakan Nyali Kemenhub Beri Sanksi pada Lion Air
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 21 Februari 2015 08:53:02

Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera menerbitkan aturan mengatasi keterlambatan maskapai penerbangan agar tidak merambat pada maskapai lain, menyusul kasus delay hingga puluhan jam maskapai Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta.

Komisi V Pertanyakan Nyali Kemenhub Beri Sanksi pada Lion Air
jurnal parlemen

Kita minta Menhub laksanakan aturan itu. Kita minta keberanian Kemenhub menerapkan aturan itu. Komisi V mendesak Menhub melakukan langkah-langkah terkait dengan pelayanan publik

 

Senayan - Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera menerbitkan aturan mengatasi keterlambatan maskapai penerbangan agar tidak merambat pada maskapai lain, menyusul kasus delay hingga puluhan jam maskapai Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

 

Ketua Komisi V DPR Farry Djemi Francis menyatakan, aturan itu sedikitnya memuat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), antisipasi keterlambatan termasuk penyediaan armada cadangan, dan pengawasan pelayanan maskapai terhadap penumpang akibat keterlambatan.

 

"Komisi V DPR menyesalkan dan menyatakan prihatin atas kejadian delay penerbangan Lion Air dalam jumlah besar pada tiga hari terkahir," kata Farry dalam konferensi pers Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2).

 

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu juga menyesalkan lambatnya respon pihak terkait terhadap kejadian tesebut, sehingga menimbulkan kerugian kepada penumpang selaku konsumen dan mengancam penyelenggaraan penerbangan di sejumlah bandara besar. 

 

Untuk itu, pihaknya dalam proses mempertanyakan kepatutan terhadap fungsi manual SOP dalam menanggani kasus darurat resisten seperti ini dari pihak Pemerintah maupun juga melalui otoritas bandar udara, PT Angkasa Pura, serta pihak maskapai khususnya Lion Air.

 

"Kami juga meminta Kemenhub menanyakan berapa banyak maskapai pesawat Lion Air yang cadangan. Misalnya alasannya hanya tiga yang rusak pada tangal 17 Februari, kemudian 18 Ferbruari 3 pesawat lainnya rusak lagi todal menjadi enam. apa memang berkaitan dengan kerusakan itu atau ada masalah lain," imbuh Farry yang juga didampingi Wakil Ketua Komisi V  Michael Wattimena dan Muhidin Mohamad Said.

 

Muhidin menambahkan, keterlambatan penerbangan maskapai Lion Air telah mengganggu kelancaran lalu lintas transportasi udara. Kementerian Perhubungan seharusnya dapat menjatuhkan sanksi kepada Lion Air.

 

Dalam UU Penerbangan, terdapat mekanisme sanksi yang dapat dijatuhkan kepada maskapai apabila mereka dianggap merugikan penumpang. Politisi Partai Golkar itu pun menantang Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjatuhkan sanksi kepada maskapai milik anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rusdi Kirana itu.

 

"Kita minta Menhub laksanakan aturan itu. Kita minta keberanian Kemenhub menerapkan aturan itu. Komisi V mendesak Menhub melakukan langkah-langkah terkait dengan pelayanan publik," ujar Muhiddin.

 

Kementerian Perhubungan mencatat ada enam penerbangan Lion Air yang mengalami keterlambatan, Kamis (19/2) kemarin. Akibat keterlambatan itu, penumpang di terminal keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta mengalami penumpukan.

 

Keterlambatan penerbangan Lion Air ini sudah sangat merugikan penumpang, sehingga tidak ada alasan bagi Kemenhub untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Lion Air.

 

"Jadi, kemana Kemenhub saat ini terjadi? Ini yang harus ditanya, langkah apa yang mereka lakukan. Kami tidak bisa langsung ke airlines, kami ke Kemenhub selaku regulator," tegasnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...