Analisa Berita » Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15

Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra memandang persoalan penumpang dengan salah satu perusahaan penerbangan nasional pada beberapa hari terakhir perlu dijadikan momentum untuk menelaah kembali kondisi persaingan penerbangan tanah air.

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah
jurnal parlemen

Kami mendesak Pemerintah dan pihak terkait memperhatikan monopoli yang terjadi di bisnis penerbangan domestik

 

Manado - Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra memandang persoalan penumpang dengan salah satu perusahaan penerbangan nasional pada beberapa hari terakhir perlu dijadikan momentum untuk menelaah kembali kondisi persaingan penerbangan tanah air.

 

"Kami mendesak Pemerintah dan pihak terkait memperhatikan monopoli yang terjadi di bisnis penerbangan domestik," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Sabtu (21/2).

 

Praktik monopoli, lanjut Agus Tony, memiliki market power yaitu menetapkan harga sendiri jauh di atas harga dalam persaingan sempurna. Hal ini menimbulkan efek yang kurang menguntungkan bagi konsumen.

 

Dalam bisnis penerbangan, perilaku monopoli yang sesungguhnya terlihat saat peak season. Sebaliknya pada low season, perilaku ini kurang tampak karena terkendala upaya meningkatkan loading factor yang umumnya rendah lewat harga murah.

 

Apakah akibat buruk yang bisa ditimbulkan?

 

Praktik monopoli yang kerap terjadi di bisnis penerbangan memiliki 3 akibat buruk, baik bagi masyarakat sebagai konsumen, bagi Pemerintah, dan bagi perusahaan penerbangan tersebut.

 

Pertama, kata Poputra, kondisi penerbangan domestik di Indonesia saat ini cenderung mengarah ke monopoli. Pasalnya, terdapat satu grup perusahaan yang diperkirakan menguasai lebih dari 50 persen aktivitas penerbangan.

 

"Kepastian angkanya perlu dikaji oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun kemungkinan besar posisinya seperti itu. Mengingat penerbangan merupakan bisnis strategis dan membawa dampak luas bagi masyarakat, maka monopoli kurang menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah," paparnya.

 

Karena itu, praktik monopoli berpotensi menimbulkan masalah bagi Pemerintah dan masyarakat. Bahkan, Pemerintah akan semakin tergantung pada pelaku monopoli atau monopolist.

 

Akibatnya, akan menyandera kebijakan Pemerintah yang terkait dengan bisnis penerbangan, dan otomatis persaingan usaha penerbangan semakin tidak sehat.

 

Kedua, perusahaan yang memonopoli penerbangan pasti memiliki banyak koneksi penerbangan. Hal ini tentunya membutuhkan time schedule yang ketat. Keterlambatan pada suatu titik dapat mengganggu jadwal secara keseluruhan.

 

Untuk tujuan tersebut, perusahaan penerbangan dimaksud dapat saja menaikkan risiko yang dapat diterima atau lebih berani mengambil risiko.

 

"Di lapangan dapat terlihat pada cuaca buruk ada penerbangan tertentu yang tetap berani mendarat sedangkan penerbangan yang lain mengalihkan pada bandara yang lain. Selain itu, jadwal pemeliharaan pesawat dapat saja dilanggar. Di sini keselamatan penumpang menjadi taruhan," timpal Poputra

 

Ketiga, posisi monopoli membuat konsumen tergantung pada layanan penerbangan monopolist. Konsumen kurang memiliki pilihan untuk menghindari perusahaan penerbangan yang memberikan kualitas kurang baik. Dalam dunia penerbangan Indonesia, perbedaan kualitas sangat terlihat antara perusahaan penerbangan yang satu dengan lainnya.

 

Poputra menambahkan, banyaknya penerbangan di Indonesia membuat pada jalur tertentu menjadi sangat terbatas. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu mengatur kembali agar distribusi slot tidak menimbulkan monopoli.

 

"Pemberian tambahan slot sebaiknya diberikan kepada penerbangan yang pangsa pasarnya masih kecil namun berkualitas baik. Ini merupakan langkah awal untuk memperbaiki kondisi penerbangan domestik di Indonesia,” tandasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...