Komisi V Berita » Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Penulis : - Editor : Jum`at, 25 Januari 2013 07:26:31
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

PT Angkasa Pura II (Persero), salah satu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Seiring kehadiran Perum LPPNPI, PT Angkasa Pura akan fokus pada pelayanan kebandarudaraan.

Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015

 

Jakarta - Setelah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) terbentuk, pelayanan keselamatan penerbangan akan meningkat dan lebih terjamin. Salah satu maksud pembentukan lembaga Single Air Traffic System (ATS) ini adalah menggantikan Air Traffic Control (ATC) yang selama ini kerap disorot karena kurang maksimal perannya.

 

"Namun, dengan catatan bahwa keberadaan LPPNPI harus independen dan betul-betul fokus pada pelayanan penerbangan. Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan keselamatan penerbangan. Tidak terlalu orientasi pada keuntungan," kata anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, Kamis (24/1).

 

Memang, idealnya lembaga pelayanan penerbangan itu bukan berbentuk perum. Tapi, kenyataannya sudah telanjur demikian. Terpenting, kata dia, lembaga itu tidak boleh mencari untung. Pemasukan yang didapat harus dikembalikan untuk pelayanan penerbangan.

 

Lembaga ini juga harus menjadi yang terbaik. Baik dari sisi sumber daya manusia, perangkat kerja, sistem, dan sebagainya. Harus pula mampu melakukan koordinasi dengan negara lain, sebutlah Singapura yang selama ini banyak mengendalikan penerbangan sipil Indonesia. 

 

"Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015," kata Teguh.

 

Setelah sempat tertunda 3 tahun, pada 16 Januari 2013 pemerintah akhirnya mendirikan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengangkat tujuh direksi BUMN baru tersebut.

 

Kehadiran Perum LPPNPI ini akan mengurangi kendali Singapura yang mengelola pelayanan navigasi udara bagi beberapa wilayah Indonesia seperti Batam, Medan, Pekanbaru, dan Pontianak, dan Palembang, dan Bangka Belitung. Perum LPPNPI berfungsi menyatukan empat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional agar tak saling tindih. Di antaranya, Unit Pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Khusus. 

 

Banyaknya penyelenggara pelayanan navigasi itu membawa dampak yang buruk. Pertama, adanya perbedaan kualitas pelayanan dari setiap penyelenggara. Kedua, penyelenggaraan pelayanan navigasi menjadi tidak fokus karena tugas pokok para penyelenggara adalah menjalankan layanan bandar udara.


 

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...