Komisi V Berita » Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Penulis : - Editor : Jum`at, 25 Januari 2013 07:26:31
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

PT Angkasa Pura II (Persero), salah satu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Seiring kehadiran Perum LPPNPI, PT Angkasa Pura akan fokus pada pelayanan kebandarudaraan.

Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015

 

Jakarta - Setelah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) terbentuk, pelayanan keselamatan penerbangan akan meningkat dan lebih terjamin. Salah satu maksud pembentukan lembaga Single Air Traffic System (ATS) ini adalah menggantikan Air Traffic Control (ATC) yang selama ini kerap disorot karena kurang maksimal perannya.

 

"Namun, dengan catatan bahwa keberadaan LPPNPI harus independen dan betul-betul fokus pada pelayanan penerbangan. Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan keselamatan penerbangan. Tidak terlalu orientasi pada keuntungan," kata anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, Kamis (24/1).

 

Memang, idealnya lembaga pelayanan penerbangan itu bukan berbentuk perum. Tapi, kenyataannya sudah telanjur demikian. Terpenting, kata dia, lembaga itu tidak boleh mencari untung. Pemasukan yang didapat harus dikembalikan untuk pelayanan penerbangan.

 

Lembaga ini juga harus menjadi yang terbaik. Baik dari sisi sumber daya manusia, perangkat kerja, sistem, dan sebagainya. Harus pula mampu melakukan koordinasi dengan negara lain, sebutlah Singapura yang selama ini banyak mengendalikan penerbangan sipil Indonesia. 

 

"Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015," kata Teguh.

 

Setelah sempat tertunda 3 tahun, pada 16 Januari 2013 pemerintah akhirnya mendirikan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengangkat tujuh direksi BUMN baru tersebut.

 

Kehadiran Perum LPPNPI ini akan mengurangi kendali Singapura yang mengelola pelayanan navigasi udara bagi beberapa wilayah Indonesia seperti Batam, Medan, Pekanbaru, dan Pontianak, dan Palembang, dan Bangka Belitung. Perum LPPNPI berfungsi menyatukan empat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional agar tak saling tindih. Di antaranya, Unit Pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Khusus. 

 

Banyaknya penyelenggara pelayanan navigasi itu membawa dampak yang buruk. Pertama, adanya perbedaan kualitas pelayanan dari setiap penyelenggara. Kedua, penyelenggaraan pelayanan navigasi menjadi tidak fokus karena tugas pokok para penyelenggara adalah menjalankan layanan bandar udara.


 

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
Selasa, 3 Desember 2013 06:05:05
Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

Tidak Sekali Ini Saja Australia Cederai Indonesia

HUBUNGAN Indonesia dengan tetangga di se...
1234
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
Senin, 2 Desember 2013 08:49:21
Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

Pengabaian Gejala Krisis Bisa Menenggelamkan Negara

DOKTER turun ke jalan, akhir Oktober 201...
Minggu, 12 Mei 2013 08:54:12
Rumus Penanganan Papua

Rumus Penanganan Papua

SEBUAH kantor kecil ternyata bisa ...
1234

MATA MASSA

Para petani makin jauh dari sejahtera. Akan berbahaya bila petani beralih profesi jadi karyawan. Implikasinya, untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kita harus impor karena produksi dalam negeri tidak mencukupi

Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang 2013-2014

CursorTerpopuler

Isu Ancaman Keselamatan Capres, Seriuskah?

Senayan - Martin Hutabarat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, memperkirakan pilpres mendatang bakal aman-aman saja. Ia menepis isu yang dilontarkan Pr...
Iklan Footer