Komisi V Berita » Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
Penulis : - Editor : Jum`at, 25 Januari 2013 07:26:31
Perum LPPNPI Terbentuk, Keselamatan Penerbangan Harus Terjamin
JurnalParlemen/Andri Nurdriansyah

PT Angkasa Pura II (Persero), salah satu penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan. Seiring kehadiran Perum LPPNPI, PT Angkasa Pura akan fokus pada pelayanan kebandarudaraan.

Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015

 

Jakarta - Setelah Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) terbentuk, pelayanan keselamatan penerbangan akan meningkat dan lebih terjamin. Salah satu maksud pembentukan lembaga Single Air Traffic System (ATS) ini adalah menggantikan Air Traffic Control (ATC) yang selama ini kerap disorot karena kurang maksimal perannya.

 

"Namun, dengan catatan bahwa keberadaan LPPNPI harus independen dan betul-betul fokus pada pelayanan penerbangan. Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan keselamatan penerbangan. Tidak terlalu orientasi pada keuntungan," kata anggota Komisi V DPR Teguh Juwarno, Kamis (24/1).

 

Memang, idealnya lembaga pelayanan penerbangan itu bukan berbentuk perum. Tapi, kenyataannya sudah telanjur demikian. Terpenting, kata dia, lembaga itu tidak boleh mencari untung. Pemasukan yang didapat harus dikembalikan untuk pelayanan penerbangan.

 

Lembaga ini juga harus menjadi yang terbaik. Baik dari sisi sumber daya manusia, perangkat kerja, sistem, dan sebagainya. Harus pula mampu melakukan koordinasi dengan negara lain, sebutlah Singapura yang selama ini banyak mengendalikan penerbangan sipil Indonesia. 

 

"Semua itu dilakukan sekaligus untuk menghadapi open sky policy in ASEAN community yang mulai diberlakukan pada 2015," kata Teguh.

 

Setelah sempat tertunda 3 tahun, pada 16 Januari 2013 pemerintah akhirnya mendirikan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan mengangkat tujuh direksi BUMN baru tersebut.

 

Kehadiran Perum LPPNPI ini akan mengurangi kendali Singapura yang mengelola pelayanan navigasi udara bagi beberapa wilayah Indonesia seperti Batam, Medan, Pekanbaru, dan Pontianak, dan Palembang, dan Bangka Belitung. Perum LPPNPI berfungsi menyatukan empat penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan nasional agar tak saling tindih. Di antaranya, Unit Pelaksana Teknis Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan Bandar Udara Khusus. 

 

Banyaknya penyelenggara pelayanan navigasi itu membawa dampak yang buruk. Pertama, adanya perbedaan kualitas pelayanan dari setiap penyelenggara. Kedua, penyelenggaraan pelayanan navigasi menjadi tidak fokus karena tugas pokok para penyelenggara adalah menjalankan layanan bandar udara.


 

Baca "Komisi V" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
Rabu, 15 Oktober 2014 09:28:02
Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

Pengamat: Jokowi-JK Tak Perlu Risau Parlemen Dikuasai KMP

  Jakarta - Menjelang terbentuknya...
1234
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 26 November 2014
Komisi III RDP dengan PPATK
Rabu, 26 November 2014
Komisi VII RPD dengan Pertamina
Rabu, 26 November 2014
Komite I DPD RDP dengan Menkominfo

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer