Fokus Berita » Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan wacana pembiayaan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pimpinan DPR RI Setya Novanto dan Fahri Hamzah pun angkat bicara menanggapi usulan tersebut.

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Wacana parpol dibiayai negara itu bagus. Namun, saya tidak mau Mendagri terlalu pagi menyebut angka karena tidak bagus. Mari bicara konsep dan ajak semua aktivis antikorupsi berdiskusi

 

Senayan - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengemukakan wacana pembiayaan partai politik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemikiran dasarnya, partai politik memerlukan dana untuk persiapan dan pelaksanaan Pemilu, kaderisasi, dan operasional. 

 

Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Pemerintah lebih dulu membuat regulasi keuangan politik yang merupakan syarat pemberantasan korupsi, sebelum membicarakan rencana pembiayaan partai politik melalui APBN.

 

"Wacana parpol dibiayai negara itu bagus. Namun, saya tidak mau Mendagri terlalu pagi menyebut angka karena tidak bagus. Mari bicara konsep dan ajak semua aktivis antikorupsi berdiskusi," ujarnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/3).

 

Di mana pun di dunia ini, lanjut Fahri, tidak ada negara yang bersih dari korupsi, tapi keuangan politiknya tidak diregulasi. Sebelum menjadi peraturan, politisi PKS itu mengatakan harus ada undang-undang baru tentang pembiayaan politik, karena harus rinci siapa yang menyumbang dan berapa jumlahnya.

 

"Sumbangan itu masuk ke mana, diaudit oleh siapa dan belanjanya untuk apa. Tidak boleh orang menyumbang politik namun dipakai untuk kepentingan pribadi," timpalnya.

 

Menurut Fahri, ada tiga metode pembiayaan politik di dunia. Pertama, negara membiayai sebagian besar dari biaya politik bahkan ada yang 100 persen, seperti di negara Eropa.

 

Kedua, dibiayai donatur, misalnya Amerika Serikat tidak ada batas orang membiayai politik namun dilaporkan dalam satu rekening yang diaudit oleh negara tersebut.

 

"Ketiga, gabungan dari keduanya yaitu ada yang menggunakan instrumen negara termasuk pajak cukai dan lain-lain dalam rangka meringankan pembiayaan politik," katanya.

 

Fahri mengatakan, apabila tidak diatur keuangan politik maka seluruh politisi akan mencari uang untuk kepentingan politiknya dan itu dekat dengan korupsi.

 

"Jangan sampai 560 politisi di DPR mencari uang tapi tidak ada aturannya, dan itu bisa mendorong mereka mencari uang dengan segala cara, bahkan korupsi," katanya.

 

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mendukung usul Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk pembiayaan partai politik lewat uang negara sebesar Rp 1 triliun per tahun.

 

Meski demikian, politisi Partai Golkar itu mengingatkan jangan sampai dana yang dipakai untuk membiayai parpol itu justru membebani rakyat.

 

"Sepanjang tidak beratkan kepentingan rakyat, ada program yang harus kita siapkan. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan memang harus dicarikan jalan," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/3).

 

Belakangan ini, lanjut Setya, semua parpol memang mengalami masalah pendanaan. Oleh karena itu, harus dicarikan jalan keluar terbaik agar parpol bisa melakukan fungsi kepartaian tanpa harus terhambat dengan masalah anggaran.

 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini melihat dana dari Pemerintah bisa jadi jalan keluar. Terkait jumlahnya sendiri, masih perlu dikaji kembali agar bisa pas dengan kebutuhan setiap parpol.

 

"Kalau semua sudah terjalin dalam hal pendanaan yang jelas akan lebih memudahkan," serunya.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...