Komisi V Berita » Komisi V Sorot Insiden Konstruksi Bandara Roboh di Makassar
Komisi V Sorot Insiden Konstruksi Bandara Roboh di Makassar
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 12 Maret 2015 09:10:48

Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan dan atas peristiwa robohnya pembangunan hanggar pesawat milik Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

Komisi V Sorot Insiden Konstruksi Bandara Roboh di Makassar

Masa reses DPR pekan depan segera berakhir, dan masalah ini nantinya akan menjadi prioritas pembahasan di Komisi V

 

Senayan - Komisi V DPR RI menyatakan keprihatinan dan atas peristiwa robohnya pembangunan hanggar pesawat milik Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

 

"DPR juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut, sehingga tidak berulang di kemudian hari," ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis lewat pesan singkatnya, Kamis (12/3).

 

Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi, lanjut politisi Partai Gerindra itu, juga akan memanggil Kementerian Perhubungan dan semua instansi terkait untuk meminta penjelasan.

 

"Masa reses DPR pekan depan segera berakhir, dan masalah ini nantinya akan menjadi prioritas pembahasan di Komisi V," tegasnya.

 

Seperti diketahui, Hanggar Balai Besar Kalibrasi di Bandara Sultan Hasanuddin roboh, pada Senin lalu sekitar pukul 09.28 Wita. Akibatnya, lima orang tewas dan korban luka sebanyak 14 orang.

 

Hanggar tersebut merupakan milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Hubungan Darat. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba saat para pekerja tengah mengerjakan proyek tersebut.

 

Sejauh ini, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar menyatakan sudah mulai menyelidiki kasus ambruknya hanggar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar tersebut, dengan membentuk tim kecil.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...