Pro-Kontra Berita » Komnas HAM Dukung Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Diberi Remisi
Komnas HAM Dukung Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Diberi Remisi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 18 Maret 2015 22:01:31

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila lebih sepakat jika koruptor dimiskinkan ketimbang diperketat dalam memperoleh remisi. Pasalnya, remisi merupakan hak semua narapidana, termasuk koruptor.

Komnas HAM Dukung Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Diberi Remisi

Kami ingin Pemerintah dan penegak hukum gunakan konvensi antikorupsi yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang, yang menyepakati koruptor harus dimiskinkan

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siti Noor Laila lebih sepakat jika koruptor dimiskinkan ketimbang diperketat dalam memperoleh remisi. Pasalnya, remisi merupakan hak semua narapidana, termasuk koruptor.

 

"Kami ingin Pemerintah dan penegak hukum gunakan konvensi antikorupsi yang sudah diratifikasi menjadi undang-undang, yang menyepakati koruptor harus dimiskinkan," ujarnya dalam  diskusi di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/3).

 

Pelaku kejahatan luar biasa seperti koruptor, bandar narkoba dan terorisme saat ini diperketat untuk mendapatkan remisi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Bagi Siti, aturan itu adalah bentuk diskriminasi.

 

Pemerintah menurut Siti bisa saja melakukan diskriminasi pada pelaku kejahatan luar biasa selama memenuhi konsensus nasional. Dalam arti, dinaungi oleh undang-undang, bukan hanya sekadar PP. Jika perlakuan berbeda hanya diatur dalam PP,dikhawatirkan mudah disalahgunakan.

 

"Remisi juga hak narapidana. Kalau dianggap perlu ada diskriminasi, maka harus ada konsensus nasional, yaitu undang-undang. PP tidak bisa mengakomodir konsensus bangsa," serunya.

 

Mengenai dukungan untuk diterapkan hukuman memiskinkan koruptor, Siti mengatakan hal itu merujuk pada kajian yang dilakukan Komnas HAM. Kejahatan korupsi ia sebut memberikan dampak dahsyat pada munculnya kemiskinan dan tersendatnya berbagai program yang merangsang kesejahteraan.

 

"Aparat penegak hukum harus memasukkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai konvensi antikorupsi. Koruptor agar bisa dimiskinkan, dan bagaimana cara mengambil hartanya yang ada di luar negeri," kata Siti.

 

Sebelumnya, Menkum dan HAM Yasonna Laoly menggulirkan wacana agar Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pengetatan remisi bagi terpidana kasus pidana luar biasa direvisi. Yasonna menilai perlu ada kesetaraan perlakuan untuk semua terpidana, khususnya yang menyesali perbuatan dan berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

 

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Menkum dan HAM telah menyampaikan usulan itu pada Presiden Joko Widodo. Presiden, kata Andi, meminta Yasonna melengkapi bahan kajian dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat jika ingin tetap merevisi aturan yang mengetatkan pemberian remisi untuk koruptor, teroris, dan bandar narkoba.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...