Pro-Kontra Berita » Bagaimana Semestinya Parlemen dan Pemerintah Menyikapi Isu ISIS?
Bagaimana Semestinya Parlemen dan Pemerintah Menyikapi Isu ISIS?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 20 Maret 2015 14:26:35

Pengamat Timur Tengah Zuhairi Misrawi menilai wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan yang menyepelekan keberadaan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia tidak sensitif pada kemaslahatan masyarakat.

Bagaimana Semestinya Parlemen dan Pemerintah Menyikapi Isu ISIS?

Kita memang perlu waspada terhadap ISIS. Tapi, jangan kita berbulan-bulan mengkhawatirkan ini seperti tidak ada hal lain yang lebih penting yang harus kita selesaikan

 

Senayan - Pengamat Timur Tengah Zuhairi Misrawi menilai wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan yang menyepelekan keberadaan Islamic State Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia tidak sensitif pada kemaslahatan masyarakat. 

 

Menurutnya, keberadaan ISIS telah mengancam kehidupan masyarakat di Timur Tengah, dan Indonesia berpotensi menjadi target operasi kelompok radikal tersebut.

 

"Kalau ada yang menganggap sepele, artinya mereka tidak sensitif. Keberadaan ISIS tidak bisa dianggap sepele, karena sudah mengancam negara-negara Timur Tengah dan Indonesia berpotensi jadi rekrutan mereka," ujarnya di Jakarta, Jumat (20/3).

 

Zuhairi  berpandangan, ISIS harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah berupa deradikalisasi lewat pendekatan hukum dan kultural atau pemberdayaan masyarakat‎.

 

Sementara untuk 16 WNI yang diduga kuat telah bergabung dengan ISIS melalui jalur biro perjalanan ke Turki, Zuhair meminta pemerintah agar menarik paksa pulang ke Tanah Air.

 

"Mereka itu WNI dan harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku, lebih lanjut pemerintah menggali informasi dari mereka guna mengetahui aktor utama ISIS di Indonesia, apakah masih pemain lama atau sudah baru," imbuh penulis dan intelektual muda Nahdlatul Ulama ini.

 

Selain itu, Zuhairi pun menegaskan ini adalah momentum Pemerintah untuk kembali menegakkan ideologi Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa Indonesia. Sebab, hanya Pancasila yang mampu menjadi antitesa kelompok radikal ISIS.

 

“Dengan begitu Indonesia bisa mencegah paham ISIS berkembang biak di Tanah Air," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan agar Pemerintah tidak berlebihan dalam merespon masalah bergabungnya Warga Negara Indonesia dengan ISIS. Alasannya, masih banyak masalah yang lebih penting untuk diselesaikan ketimbang persoalan ISIS .

 

"Kita memang perlu waspada terhadap ISIS. Tapi, jangan kita berbulan-bulan mengkhawatirkan ini seperti tidak ada hal lain yang lebih penting yang harus kita selesaikan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/3).

 

Fahri menilai, isu ISIS ini merupakan produk industri dunia internasional. Jika Pemerintah Indonesia terseret arus yang dikembangkan pihak asing, maka Indonesia tidak bisa menyelesaikan permasalahan di dalam negeri sendiri yang harusnya lebih diprioritaskan.

 

Terlebih, Indonesia saat ini memiliki segudang agenda lain yang harus diprioritaskan penyelesaiannya, seperti mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan membangun ekonomi nasional yang kuat.

 

"Jika ekonomi Indonesia sudah membaik, maka sesungguhnya dengan sendirinya WNI tak akan tertarik lagi untuk bergabung dengan ISIS. Namun, kalau kemudian orang frustrasi secara ekonomi itu dia bom waktu masif yang bisa jadi menjadi keputusan masyarakat untuk bergabung dengan ISIS," tukas wasekjen PKS ini.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...