Komisi V Berita » Komisi V Minta Pemerintah Perhatikan Tanggul-tanggul Lawas
Komisi V Minta Pemerintah Perhatikan Tanggul-tanggul Lawas
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 24 Maret 2015 09:26:03

Jebolnya tanggul di Kabupaten Indramayu dapat merugikan roda ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, saat memimpin rombongan meninjau dampak dari jebolnya tanggul di Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu.

Komisi V Minta Pemerintah Perhatikan Tanggul-tanggul Lawas
jurnal parlemen

Kami melihat kurang antisipatifnya Pemerintah terhadap tanggul-tanggul yang umumnya sudah tua, seperti halnya Tanggul Pilangsari yang dibangun tahun 1971

 

Senayan -  Jebolnya tanggul di Kabupaten Indramayu dapat merugikan roda ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia, saat memimpin rombongan meninjau dampak dari jebolnya tanggul di Desa Pilangsari, Kabupaten Indramayu.

 

"Ini jelas merugikan karena persis di dekat Jalur Pantura yang merupakan jalur ekonomi dan logistik nasional," ujarnya pesan singkat yang diterima redaksi, Senin (23/3).

 

Yudi mengungkapkan, selain disebabkan tingginya curah hujan, jebolnya tanggul juga karena lemahnya peran Pemerintah dalam melakukan pemeliharaan tanggul yang sudah tua usianya.

 

"Kami melihat kurang antisipatifnya Pemerintah terhadap tanggul-tanggul yang umumnya sudah tua, seperti halnya Tanggul Pilangsari yang dibangun tahun 1971," imbuhnya.

 

Legislator dari Fraksi PKS ini meminta agar Pemerintah segera melakukan pemeriksaan umum terhadap tanggul-tanggul yang sudah tua, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

 

"Untuk kasus Indramayu harus segera dituntaskan tanggul darurat dan kemudian disempurnakan menjadi tanggul yang berkekuatan jangka panjang," pungkas Yudi.

 

Diketahui, banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Indramayu disebabkan jebolnya 9 tanggul, Senin (16/3) dini hari lalu. Tanggul-tanggul tersebut, yakni 1 titik di Kecamatan Jatibarang, 1 titik di Kecamatan Kertasemaya, 3 titik di Desa Bodas Kecamatan Tukdana, 3 titik di Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana, dan 1 titik di Desa Gadel Kecamatan Tukdana.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...