Komisi IV Berita » Komisi IV Ingatkan Keseriusan Bulog Menyerap Gabah dan Beras Petani
Komisi IV Ingatkan Keseriusan Bulog Menyerap Gabah dan Beras Petani
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Rabu, 25 Maret 2015 09:34:29

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta Bulog serius dalam menyerap gabah dan beras petani, mengingat saat ini Inpres nomor 5 tahun 2015 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras telah dinaikkan sekitar 10 hingga 15 persen.

Komisi IV Ingatkan Keseriusan Bulog Menyerap Gabah dan Beras Petani
jurnal parlemen

Kebijakan itu akan sia-sia jika Bulog tidak optimal dalam melakukan serapan gabah dan beras langsung sampai tingkat petani

 

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) serius dalam menyerap gabah dan beras petani, mengingat saat ini berdasarkan Inpres nomor 5 tahun 2015 terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras telah dinaikkan sekitar 10 hingga 15 persen dibandingkan Inpres terdahulu, nomor 3 tahun 2012.

 

"Kenaikan HPP beras dan gabah menjelang panen raya merupakan langkah baik, namun kebijakan itu akan sia-sia jika Bulog tidak optimal dalam melakukan serapan gabah dan beras langsung sampai tingkat petani," ujarnya dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Rabu (25/3).

 

Dalam Inpres nomor 5 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 Maret 2015, disebutkan untuk harga pembelian Gabah Kering Panen (GKP) dalam negeri dengan kadar air maksimum 25 persen dan kadar hampa maksimum 10 persen adalah Rp 3.700 per kilogram (kg) di petani, atau Rp 3.750 per kg di penggilingan.

 

Sementara itu, harga pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dengan kualitas kadar air minum 14 persen dan kotoran maksimum 3 persen adalah Rp 4.600 kg di penggilingan atau Rp 4.650 per kg di Gudang Bulog. Sedangkan untuk harga pembelian beras kualitas kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, kadar menir maksimum 2 persen dan derajat sosoh minimum 95 persen adalah Rp 7.300 per kg di Gudang Perum Bulog.

 

"Bagi petani, diharapkan naiknya HPP dapat menjadi stimulus untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas gabah serta beras. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, minimnya perlindungan harga membuat petani lebih memilih menjual ke tengkulak atau pedagang besar. Tentu saja hal ini sangat merugikan, mengingat setiap panen semua gabah/beras dijual, sementara saat musim tanam atau paceklik petani harus membeli beras dengan mahal dari para pengecer," imbuhnya.

 

Legislator dari dapil Jawa Timur VII ini mengingatkan agar Pemerintah memperhatikan dampak inflasi terhadap kenaikan HPP, karena dapat dipastikan harga beras di tingkat konsumen naik dan secara faktual akan menambah beban pengeluaran pangan harian bagi kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah, yang di dalamnya ada petani. 

 

Kenaikan Inflasi sangat rentan berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat golongan miskin dan pedesaan, terlebih beras telah menjadi salah satu komoditas pangan yang vital.

 

"Tentu saja kenaikan HPP ini harus diimbangi dengan kemampuan Pemerintah dalam memonitoring stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan seluruh jalur distribusinya, terlebih jika bercermin dari kenaikan harga beras satu bulan terakhir yang kurang baik antisipasinya," saran legislator PKS ini.

 

Kenaikan HPP akan lebih efektif jika diiringi kebijakan lain yang dapat berdampak pada penurunan biaya produksi misalnya subsidi pupuk, benih, kredit, teknologi tepat guna, pendampingan kepada petani dari penyuluh pertanian dan meningkatkan fasilitasi non harga seperti perbaikan irigasi teknis, revitalisasi infrastruktur pertanian dan bantuan alat pascapanen.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...