Analisa Berita » Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16

Berdasarkan data dan analisis dari Dradjad Wibowo & Partners (DWP), sebuah lembaga kajian strategis dan intelijen ekonomi, situasi penerimaan negara, khususnya dari pajak, benar-benar sangat mengkhwatirkan.

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan
jurnal parlemen

Jika tidak segera ditangani, Indonesia bisa menghadapi krisis APBN pada tahun ini

 

Senayan - Tanggal 25 Maret ini adalah hari terakhir pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), sedangkan untuk Wajib Pajak Badan, batas waktunya adalah 25 April.

 

Berdasarkan data dan analisis dari Dradjad Wibowo & Partners (DWP), sebuah lembaga kajian strategis dan intelijen ekonomi, situasi penerimaan negara, khususnya dari pajak, benar-benar sangat mengkhwatirkan. 

 

Jika ditambah dengan bakal anjloknya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari migas, maka penerimaan negara dan APBN boleh dikatakan sudah masuk kategori mengkhawatirkan.

 

DWP menilai, Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya terlalu banyak ribut di bidang politik dan hukum, sehingga lalai terhadap ancaman di bidang ekonomi. Padahal stabilitas APBN menghadapi ancaman serius akibat depresiasi Rupiah dan anjloknya harga minyak.

 

"Jika tidak segera ditangani, Indonesia bisa menghadapi krisis APBN pada tahun ini," ujar Dradjad dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Rabu (25/3).

 

Data yang diperoleh DWP dari sumber-sumber Pemerintah menunjukkan, penerimaan pajak per 24 Maret 2015 baru mencapai Rp 172.06 triliun, atau 13,29 persen dari target Rp 1.294 triliun.

 

Dalam hal PPh non-migas, dari target Rp 671,2 triliun, realisasinya baru Rp 107 triliun atau sekitar 16 persen. Sementara untuk PPN baru terealisasi Rp 63,3 triliun atau sekitar 11 persen dari target Rp 576,5 triliun. Sisanya adalah dari pajak-pajak yang lain.

 

"Yang lebih mengkhawatirkan, realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini bahkan lebih rendah dari realisasi tahun 2014 untuk periode yang sama. Selama Januari-Februari misalnya, realisasi 2015 hanya sekitar 60 persen tahun 2014. Selama bulan Maret 2015, hingga tanggal 24 Maret baru terealisasi Rp 39 triliun," ungkapnya.

 

Dengan tren tersebut, shortfall penerimaan pajak 2015 bisa sangat besar sekali, yang berpotensi terbesar dalam sejarah yaitu antara Rp 270-360 triliun, dan kondisi itu sangat berbahaya.

 

Kenapa itu berbahaya bagi stabilitas ekonomi Indonesia?

 

Pertama, rendahnya realisasi penerimaan menjatuhkan realisasi belanja negara. Pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja pun terancam turun. Jika kondisi di atas tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi berisiko turun menjadi 5 persen atau lebih rendah.

 

Kedua, kepercayaan pasar terancam rusak karena pelaku usaha menilai APBN tidak aman, atau berisiko krisis APBN.

 

Ketiga, bisa memicu efek spiral yang negatif. Contohnya, obligasi negara makin mahal, suku bunga naik dan seterusnya.

 

"Karena itu, kami meminta Pemerintah sigap mengatasi persoalan di atas. Ini tidak bisa hanya dibebankan kepada tim ekonomi kabinet semata," tegasnya.

 

Lantas, apa saran yang bisa diberikan kepada Pemerintah agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis parah?

 

"Pertama, Pemerintah sebaiknya lebih fokus mengurusi perekonomian, antara lain dengan mendorong kompromi nasional, sehingga keributan politik dan hukum bisa dikurangi," kata Dradjad.

 

Kedua, perlu terobosan di bidang penerimaan negara. Kenaikan tunjangan bagi Ditjen Pajak bisa dipahami sebagai sebuah terobosan. Namun efeknya, timbul kecemburuan dari pegawai Ditjen Bea Cukai yang tidak mendapat kenaikan tunjangan. Padahal, nilai rata-rata penerimaan negara per pegawai Bea Cukai lebih besar dari Pajak, yaitu Rp 26 miliar versus Rp 17 miliar per pegawai. Ketimpangan ini harus diperbaiki supaya adil.

 

Ketiga, DWP mengusulkan agar Presiden membentuk gugus tugas khusus yang membina penerimaan negara, langsung dari istana. Gugus tugas ini wajib menyusun dan menjalankan terobosan yang out of the box.

 

"Gugus tugas ini jangan menakut-nakuti pembayar pajak. Realitasnya, pembayar pajak ketakutan dengan kebijakan yang selalu mengedepankan pentungan dibanding wortel," imbuhnya.

 

Sebagai contohnya adalah pelaporan pemotongan pajak deposito per nasabah yang bisa memicu capital flight. Di sisi lain, pembayar pajak sedang mengalami kesulitan akibat anjloknya Rupiah dan harga-harga komoditas. Jadi, unsur wortel-nya juga harus diperhatikan.

 

Gugus tugas ini, kata Dradjad, harus sangat komunikatif dengan Wajib Pajak Badan sehingga bisa bekerja sama memaksimalkan potensi penerimaan. Tim optimalisasi di bawah Menkeu dirasakan tidak memadai karena pangkatnya kurang tinggi dan dipandang terlalu teknokratis.

 

"Pemerintah perlu segera bertindak. Jangan lupa tanggal 25 April adalah batas pembayaran SPT WP Badan. Kalau per tanggal tersebut realisasi penerimaan pajak tidak bisa diperbaiki, ke belakangnya APBN 2015 akan semakin terancam," pungkasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...