Pro-Kontra Berita » Revisi UU Perbankan Perlu Memperhatikan Sejumlah Aspek Penting Ini
Revisi UU Perbankan Perlu Memperhatikan Sejumlah Aspek Penting Ini
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 25 Maret 2015 10:49:23

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan jika UU tentang Perbankan merupakan warisan IMF sehingga dalam pelaksanannya cenderung liberal, dan pihak asing bisa memiliki saham perbankan di negeri ini sampai 99 persen. 

Revisi UU Perbankan Perlu Memperhatikan Sejumlah Aspek Penting Ini
daridulu.com/bambang tri

 Revisi UU ini akan memberi ketegasan terhadap aturan yang bersifat abu-abu

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan jika UU No.7 tahun 1992 dan UU No.10/1998 tentang Perbankan merupakan warisan International Monetary Fund (IMF) sehingga dalam pelaksanannya cenderung liberal, dan pihak asing bisa memiliki saham perbankan di negeri ini sampai 99 persen. 

 

Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan berinisiatif untuk merevisi UU tersebut agar sesuai dengan semangat yang ingin dicapai Bangsa Indonesia.

 

"Tidak adanya pembatasan kepemilikan asing terhadap bank di Indonesia jelas bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD NRI 1945. Makanya revisi UU ini akan memberi ketegasan terhadap aturan yang bersifat abu-abu," ujarnya dalam diskusi Forum Legislasi di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).

 

Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun berpendapat, sebaiknya jangan selalu berpandangan negatif soal bank asing, karena untuk membangun sistem perbankan nasional masih membutuhkan dana yang cukup besar. Apalagi untuk membiayai pembangunan infrastruktur itu kita masih kesulitan uang. 

 

"Jadi, kita harus melihat asas manfaat bank asing itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, UU ini jangan terlalu kaku, tapi fleksibel agar kita sendiri tidak terjebak di kemudian hari," katanya.

 

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini kemudian mengusulkan perlunya merger bank mengingat jumlah bank yang sekarang terlalu banyak, sehingga nantinya cukup 15 bank saja di Indonesia. 

 

"Dengan jumlah bank yang cukup, maka pengawasannya akan lebih mudah. Selain itu juga tidak mempermudah bank-bank konvensional menjadi bank syariah," tegasnya.

 

Misbakhun menilai, bank syariah yang menjamur belakangan ini hanya formalitas, atau mengganti istilah saja, tapi dalam praktiknya sama saja. 

 

"Revisi UU ini menjadi pertaruhan bagi DPR RI. Kalau berhasil akan menjadi prestasi awal Komisi XI DPR RI untuk melahirkan perbankan yang efisien, bukan menjadikan industri bank yang liberal, dan tidak melindungi konsumen, nasabah, dan mengabaikan pembangunan,” timpalnya.

 

Dalam forum yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah mengatakan bahwa bank asing di Indonesia masih tergolong lebih sedikit dibanding luar negeri yakni 28 persen, di India 20 dan Brasil 20 persen, Rusia 28 persen. Apalagi, Bank Indonesia tidak kalah saing dengan bank asing.

 

"Bank asing itu hanya bergerak di bidang fee, jasa dan devisa, karena mempunyai jaringan internasional. Karena kita sebagai anggota G-20, maka tak bisa lepas dari aturan internasional. Dalam pemberian kredit bank asing hanya 7 persen, bank campuran hanya 14 persen, swasta hanya 45 persen, dan nasional cuma 46 persen. Bank asing pun dibatasi hanya mempunyai cabang di 10 kota," paparnya.

 

Namun yang jadi masalah, lanjut Alamsyah, bank asing itu bisa membeli bank-bank kecil Indonesia. Hal itulah yang harus diatur, namun tidak melalui UU, melainkan cukup Peraturan Pemerintah (PP) atau oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

 

"Seperti kasus bail-out Bank Century, seharusnya itu tidak dilakukan karena akan merugikan keuangan negara, melainkan dengan bail-in, yaitu kerugian bank itu menjadi tanggung jawab pemilik bank itu sendiri. Kalau pemiliknya tidak sanggup, baru negara boleh membantu," serunya.

 

Sementara itu, Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier juga mengakui jika UU Perbankan itu liberal dan menjadikan utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat, karena sumber-sumber di dalam negeri cenderung berkurang.

 

"Sebelum era reformasi, bank-bank nasional masih menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Krisis moneter menjadi pintu masuk intervensi asing, melalui IMF yang mulai membuat rezim baru dalam hal perbankan. Masuknya asing setelah Letter of Intens (LoI) dengan IMF, maka Indonesia sangat tertekan baik terhadap bank swasta dan nasional," katanya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...