Komisi I Berita » Dibredel Pemerintah, Pengelola Media Daring Islam Lapor Komisi I
Dibredel Pemerintah, Pengelola Media Daring Islam Lapor Komisi I
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 1 April 2015 14:00:09

Sejumlah pengelola dan jajaran redaksi media massa daring berbasis Islam yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, hari ini menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPR.

Dibredel Pemerintah, Pengelola Media Daring Islam Lapor Komisi I
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

 

Senayan - Sejumlah pengelola dan jajaran redaksi media massa daring berbasis Islam yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, hari ini menyampaikan aspirasinya ke Komisi I DPR.

 

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I Tantowi Yahya, mereka ingin mengadukan sikap Pemerintah yang dinilai telah bersikap sewenang-wenang, dengan memberangus kebebasan berekspresi dalam dunia maya.

 

Satu-persatu pimpinan media daring yang dibredel Pemerintah memperkenalkan diri, antara lain dari voa-islam.com, dakwatuna.com, aqlislamiccenter.com, arrahmah.com, eramuslim.com dan beberapa situs lainnya.

 

Dewan redaksi voa-islam.com, Aendra Medita menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Komisi I DPR ini mengadukan pemblokiran kepada DPR, karena Pemerintah tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya.

 

"Ini ibarat orang kerja enggak ada SP-1 dan SP-2 jadi main pecat-pecat saja," kata Aendra, Rabu (1/4), di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

 

Rapat tersebut juga dijadikan ajang bagi media daring Islam lain yang tidak diblokir untuk menunjukkan solidaritas antara sesama pengelola media. Mereka turut mengecam Menkominfo Rudiantara mengabulkan laporan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT).

 

Keseluruh media Islam itu, kompak mempertanyakan apa dasar bagi BNPT mengecap sebuah situs menyebarkan ajaran radikalisme yang dipakai untuk memblokir.

 

Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan kebijakan menutup situs berbasis Islam yang diduga menyebarkan paham radikalisme merupakan bentuk tindakan tegas Pemerintah untuk memutus jaringan teroris di Indonesia.

 

"Kemarin BNPT melihat ada provokasi dan penggalangan dana di beberapa situs tersebut. Dilaporkan ke menkominfo dan terpaksa harus diblokir," kata Tedjo, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, (1/4).

 

Tedjo melanjutkan, Pemerintah tidak menutup semua situs Islam yang tersebar di dunia maya. "Ada beberapa yang ditutup, tapi tidak semua ditutup semua," tukasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...