Komisi IV Berita » Di Hadapan Komisi IV, Mentan Klarifikasi soal Penarikan Bantuan Traktor
Di Hadapan Komisi IV, Mentan Klarifikasi soal Penarikan Bantuan Traktor
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 2 April 2015 16:53:18

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman kembali menjelaskan soal penarikan traktor bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk para petani di Ponorogo, Jawa Timur, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (2/4).

Di Hadapan Komisi IV, Mentan Klarifikasi soal Penarikan Bantuan Traktor
jurnal parlemen

 

Senayan - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman kembali menjelaskan soal penarikan traktor bantuan dari Presiden Joko Widodo untuk para petani di Ponorogo, Jawa Timur. 

 

Hal ini disampaikan Amran, sekaligus menjawab pertanyaan tertulis dari DPR saat memaparkan program kerja kementeriannya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (2/4).

 

Sama seperti penjelasan sebelumnya, Amran menegaskan, bahwa penarikan traktor di Ponorogo merupakan kesalahpahaman masyarakat. Ia kembali menegaskan sebetulnya penarikan traktor itu bertujuan menyebar traktor ke petani di Provinsi Jawa Timur.

 

"Penarikan traktor di Ponorogo sejumlah 400 unit hanyalah kesalahpahaman saja. Itu bantuan bukan seluruhnya untuk Kabupaten Ponorogo, tapi untuk kabupaten lain di Jatim. Saat acara ada perwakilan kelompok tani dari kabupaten lain ikut hadir," ujarnya.

 

Amran melanjutkan, persoalan itu hanya kesalahpahaman saja yang tidak perlu di besar-besar lagi, dimana saat ini realisasi penyaluran bantuan traktor untuk petani dari Pemerintah pun sudah dilakukan.

 

"Memang saat itu sebagian traktor diangkut untuk didistribusikan di luar Ponorogo. Kesalahpahaman ini sudah kami jelaskan kepada petani. Ke depan, proses sosialisasi harus dilakukan lebih baik agar nggak ada salah paham," tegasnya.

 

Seperti diketahui, Presiden didampingi Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada akhir Januari 2015, memberikan 852 traktor tangan dan 377 pompa air untuk petani di Jawa Timur. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan bantuan sebanyak 98.000 benih jagung dan 70.000 benih kedelai untuk petani di Jawa Timur.

 

Namun, para petani yang berasal dari Ponorogo kemudian kaget dan kebingungan lantaran traktor-traktor itu kemudian diangkut kembali oleh panitia.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...