Komisi VI Berita » Revisi UU Persaingan Usaha Juga Perlu Diikuti KPPU yang Kuat
Revisi UU Persaingan Usaha Juga Perlu Diikuti KPPU yang Kuat
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 8 April 2015 10:17:46

Persaingan usaha yang tidak sehat hingga monopoli oleh kelompok tertentu terhadap kebutuhan hajat hidup orang banyak merupakan persoalan besar dalam dunia perdagangan dalam negeri.

Revisi UU Persaingan Usaha Juga Perlu Diikuti KPPU yang Kuat
jurnal parlemen

 

Senayan - Persaingan usaha yang tidak sehat hingga monopoli oleh kelompok tertentu terhadap kebutuhan hajat hidup orang banyak merupakan persoalan besar dalam dunia perdagangan dalam negeri. 

 

Salah satu faktor yang membuat persoalan itu langgeng adalah aturan perundang-undangannya masih memberi peluang terjadinya kartel. Oleh karena itu, dibutuhkan UU dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kuat untuk mengendalikan monopoli.

 

"Penguasaan negara terhadap kebutuhan hajat hidup rakyat seperti listrik, gas, telekomunikasi, transportasi, air, sandang, pangan, beras, minyak, gula dan sebagainya adalah keharusan. Untuk itu diperlukan UU yang baik dan KPPU yang kuat," tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi dalam diskusi Forum Legislasi di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

 

Selama ini, lanjut legislator dari Fraksi Partai Hanura tersebut juga ada tumpang-tindih aturan persaingan usaha antara pusat dan daerah, semisal tentang izin pendirian mini market di daerah yang sudah menjadi wewenang kepala daerah, sehingga aturan dari pusat tidak berlaku di daerah.

 

"Makanya Komisi VI DPR harus menyelesaikan revisi dua UU, yaitu UU No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha dan RUU BUMN, juga perlunya KPPU yang kuat," tegasnya.

 

Anggota Komisi VI DPR Refrizal pun mengakui jika UU Nomor 5 tahun 1999 masih memberi peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Padahal, semangat dari pembentukan UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemberantasan KKN.

 

"Aturan yang ada masih memberi peluang monopoli oleh asing, kartel, mafia, dan semacamnya sehingga terkesan mengabaikan kepentingan nasional. Makanya dibutuhkan KPPU yang kuat, dan jangan sampai KPPU menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing," katanya.

 

Politisi PKS dari Dapil Sumatera Barat itu memberi contoh betapa kartel sangat diuntungkan dengan menimbun 1000 Kg gula. Jika dapat untung Rp 1000 tiap kilo, maka hanya salam seminggu mafia itu bisa mengantongi keuntungan sampai Rp 1 triliun. Belum lagi beras, minyak, BBM, dan sebagainya. 

 

"Jadi, kami berharap dengan revisi UU ini usaha nasional bangkit, dan tidak melakukan privatisasi seperti Indosat yang dijual kepada asing. Tarif PLN pun termahal di dunia, maka wajar ada temuan BPK ada penyimpangan Rp 34 triliun," tukasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...