Komisi III Berita » Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Penulis : - Editor : Minggu, 27 Januari 2013 12:46:26
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah

Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut

 

Jakarta - Banjir dan hukum. Sepintas keduanya tidak berkaitan. Tapi, di mata anggota Komisi III DPR Indra, banjir menyisakan implikasi hukum tersendiri.

 

Menurut dia, banjir yang merugikan masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah dalam tata ruang kota. Pemerintah mengizinkan pengembangan dan pembangunan kawasan yang semula rawa menjadi kompleks elit di wilayah Jakarta bagian utara.

 

Kawasan-kawasan seperti itu menyumbat aliran air ke laut sehingga banjir merendam permukiman umum. Air makin sulit mengalir karena tertahan tanggul yang dibikin di permukiman elit.

 

"Perumahan elit itu membangun bendungan untuk mencegah air masuk ke sana. Pintu itu pun dijaga oleh preman dan oknum tentara. Aliran air diblokade sehingga banjir menggenang berhari-hari dan sulit surut," kata Indra.

 

Politisi PKS ini berpendapat, masyarakat yang merugi akibat banjir tersebut dapat mengajukan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (citizen lawsuit). "Dalam kasus banjir Jakarta, masyarakat bisa menempuh jalur hukum tersebut," kata Indra kepada JurnalParlemen, Minggu (27/1).

 

Celah gugatan citizen lawsuit bakal lebar. Sebab, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung di Komisi III pekan lalu, hal ini pun dibahas. Di antara hakim agung yang kini sudah terpilih ada yang mengatakan bahwa gugatan hukum semacam itu sangat mungkin dilakukan dalam masalah banjir. 

 

"Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut," katanya.

 

Menurut dia, hakim perlu ditanya pengetahuan dan komitmennya soal citizen lawsuit supaya memiliki kepedulian terhadap persoalan publik akibat kebijakan pemerintah. Dalam kasus banjir, kebijakan tata ruang dan pengembangan permukiman oleh pemerintah telah menyebabkan Jakarta bagian utara dan barat kebanjiran.

 

Berkaca dari pengalaman, banyak gugatan citizen lawsuit yang gugur di tengah jalan. Tapi tak sedikit yang dimenangi oleh masyarakat. Misalnya, dalam kasus gugatan warga terhadap penyelenggaraan ujian nasional beberapa waktu lalu, negara dikalahkan. Presiden hingga Mendiknas dinyatakan lalai dan karenanya dihukum mengulang pelaksanaan ujian nasional bagi sebagian peserta didik yang dianggap jadi korban kebijakan sebelumnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
Rabu, 24 September 2014 13:12:11
UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

UU Hak Cipta Baru Jamin Keamanan atas Karya Seniman

  Senayan - Ketua Umum Persatuan A...
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
1234
Selasa, 16 Desember 2014 05:59:52
Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

Hasil Survei: Jokowi Lebih Banyak Dukungan Pimpin PDI-P Ketimbang Megawati

  Jakarta - Lembaga Survei Cyrus N...
Sabtu, 8 November 2014 07:47:56
Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

Pengamat: Tahun 2015, Momen Menentukan bagi Perekonomian Indonesia

  Jakarta - Sebentar lagi memasuki...
Rabu, 29 Oktober 2014 09:56:47
Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

Menilik Legalitas SK Menkumham yang Mengesahkan PPP Kubu Romi

  Senayan - Anggota DPR RI Al Muzz...
Senin, 27 Oktober 2014 05:07:44
Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

Hentikan Penguasaan Asing, Pemerintah Perlu Turunkan Suku Bunga

  Jakarta - Tingginya suku bunga d...
1234

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer