Komisi III Berita » Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Penulis : - Editor : Minggu, 27 Januari 2013 12:46:26
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah

Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut

 

Jakarta - Banjir dan hukum. Sepintas keduanya tidak berkaitan. Tapi, di mata anggota Komisi III DPR Indra, banjir menyisakan implikasi hukum tersendiri.

 

Menurut dia, banjir yang merugikan masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah dalam tata ruang kota. Pemerintah mengizinkan pengembangan dan pembangunan kawasan yang semula rawa menjadi kompleks elit di wilayah Jakarta bagian utara.

 

Kawasan-kawasan seperti itu menyumbat aliran air ke laut sehingga banjir merendam permukiman umum. Air makin sulit mengalir karena tertahan tanggul yang dibikin di permukiman elit.

 

"Perumahan elit itu membangun bendungan untuk mencegah air masuk ke sana. Pintu itu pun dijaga oleh preman dan oknum tentara. Aliran air diblokade sehingga banjir menggenang berhari-hari dan sulit surut," kata Indra.

 

Politisi PKS ini berpendapat, masyarakat yang merugi akibat banjir tersebut dapat mengajukan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (citizen lawsuit). "Dalam kasus banjir Jakarta, masyarakat bisa menempuh jalur hukum tersebut," kata Indra kepada JurnalParlemen, Minggu (27/1).

 

Celah gugatan citizen lawsuit bakal lebar. Sebab, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung di Komisi III pekan lalu, hal ini pun dibahas. Di antara hakim agung yang kini sudah terpilih ada yang mengatakan bahwa gugatan hukum semacam itu sangat mungkin dilakukan dalam masalah banjir. 

 

"Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut," katanya.

 

Menurut dia, hakim perlu ditanya pengetahuan dan komitmennya soal citizen lawsuit supaya memiliki kepedulian terhadap persoalan publik akibat kebijakan pemerintah. Dalam kasus banjir, kebijakan tata ruang dan pengembangan permukiman oleh pemerintah telah menyebabkan Jakarta bagian utara dan barat kebanjiran.

 

Berkaca dari pengalaman, banyak gugatan citizen lawsuit yang gugur di tengah jalan. Tapi tak sedikit yang dimenangi oleh masyarakat. Misalnya, dalam kasus gugatan warga terhadap penyelenggaraan ujian nasional beberapa waktu lalu, negara dikalahkan. Presiden hingga Mendiknas dinyatakan lalai dan karenanya dihukum mengulang pelaksanaan ujian nasional bagi sebagian peserta didik yang dianggap jadi korban kebijakan sebelumnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Rabu, 20 Agustus 2014 09:45:54
Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

Apa Saja Persyaratan DPR Bentuk Pansus Kecurangan Pilpres?

  Senayan - Proses penyelesaian se...
Senin, 27 Januari 2014 08:39:33
Beragam Paket Menuju Senayan

Beragam Paket Menuju Senayan

  JADI caleg tapi tak punya pengal...
Senin, 13 Januari 2014 07:17:04
Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

Bila Mereka Tak Lagi Duduk di DPR

  2014, tahun politik.  Sebag...
Senin, 16 Desember 2013 09:24:00
Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

Jaminan Sosial, Akankah Jadi Solidaritas Sosial?

  KAlAU tak ada aral melintang, pa...
1234
Selasa, 16 September 2014 06:01:33
Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

Penerimaan Negara Bisa Tambah Rp 11 Triliun dari Lifting Minyak

  Senayan – Pelaksana Tugas ...
Sabtu, 30 Agustus 2014 13:01:03
Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

Isu Kenaikan Harga BBM Seperti Penyakit Kronis

  Jakarta - Isu kenaikan harga Bah...
Selasa, 8 Juli 2014 12:04:34
Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

Apakah Lembaga Survei Efektif Pengaruhi Pilihan Masyarakat?

  Senayan - Tak bisa dipungkiri ji...
Sabtu, 22 Februari 2014 12:27:36

"Rezim Standardisasi" Menguasai UU Perdagangan

PEMERINTAH dan DPR boleh menegaskan bahw...
1234

MATA MASSA

Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
AGENDA KEGIATAN
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi III Rapat dengan PPATK dan Kompolnas
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi VI Rapat Pimpinan
Rabu, 16 Oktober 2013
Komisi X Rapat dengan Kementerian Parekraf
PROFIL
Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, Okky Asokawati

Okky Asokawati: Jilbab Polwan Harus Gunakan Bahan Berkualitas

Indra

Jadi Jubir Ketika Partai Tertimpa Prahara

Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Perempuan Pengamat Intelijen
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Sidang Terakhir SBY Bersama DPR dan DPD

CursorTerpopuler

Diprotes IDI, Ribka Tjiptaning Minta Buka-bukaan Soal Profesi Dokter

Senayan - Ketua Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning menantang Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin untuk buka-bukaan soal profesi dokter di Indo...
Iklan Footer