Komisi III Berita » Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah
Penulis : - Editor : Minggu, 27 Januari 2013 12:46:26
Jadi Korban Banjir, Masyarakat Bisa Gugat Pemerintah

Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut

 

Jakarta - Banjir dan hukum. Sepintas keduanya tidak berkaitan. Tapi, di mata anggota Komisi III DPR Indra, banjir menyisakan implikasi hukum tersendiri.

 

Menurut dia, banjir yang merugikan masyarakat terjadi karena kebijakan pemerintah dalam tata ruang kota. Pemerintah mengizinkan pengembangan dan pembangunan kawasan yang semula rawa menjadi kompleks elit di wilayah Jakarta bagian utara.

 

Kawasan-kawasan seperti itu menyumbat aliran air ke laut sehingga banjir merendam permukiman umum. Air makin sulit mengalir karena tertahan tanggul yang dibikin di permukiman elit.

 

"Perumahan elit itu membangun bendungan untuk mencegah air masuk ke sana. Pintu itu pun dijaga oleh preman dan oknum tentara. Aliran air diblokade sehingga banjir menggenang berhari-hari dan sulit surut," kata Indra.

 

Politisi PKS ini berpendapat, masyarakat yang merugi akibat banjir tersebut dapat mengajukan gugatan warga negara terhadap penyelenggara negara (citizen lawsuit). "Dalam kasus banjir Jakarta, masyarakat bisa menempuh jalur hukum tersebut," kata Indra kepada JurnalParlemen, Minggu (27/1).

 

Celah gugatan citizen lawsuit bakal lebar. Sebab, dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung di Komisi III pekan lalu, hal ini pun dibahas. Di antara hakim agung yang kini sudah terpilih ada yang mengatakan bahwa gugatan hukum semacam itu sangat mungkin dilakukan dalam masalah banjir. 

 

"Saat itu kita ingin melihat pengetahuan para calon hakim tentang citizen lawsuit. Bagaimana mereka melihat persoalan terkait kebijakan negara, termasuk masalah banjir. Di antara mereka ada yang meyakinkan bahwa masyarakat bisa menggugat negara dalam persoalan tersebut," katanya.

 

Menurut dia, hakim perlu ditanya pengetahuan dan komitmennya soal citizen lawsuit supaya memiliki kepedulian terhadap persoalan publik akibat kebijakan pemerintah. Dalam kasus banjir, kebijakan tata ruang dan pengembangan permukiman oleh pemerintah telah menyebabkan Jakarta bagian utara dan barat kebanjiran.

 

Berkaca dari pengalaman, banyak gugatan citizen lawsuit yang gugur di tengah jalan. Tapi tak sedikit yang dimenangi oleh masyarakat. Misalnya, dalam kasus gugatan warga terhadap penyelenggaraan ujian nasional beberapa waktu lalu, negara dikalahkan. Presiden hingga Mendiknas dinyatakan lalai dan karenanya dihukum mengulang pelaksanaan ujian nasional bagi sebagian peserta didik yang dianggap jadi korban kebijakan sebelumnya. 

 

Baca "Komisi III" Lainnya
Selasa, 10 Maret 2015 09:10:26
Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

Pimpinan DPR Bicara soal Wacana Pembiayaan Parpol oleh APBN

  Senayan - Menteri Dalam Negeri T...
Rabu, 7 Januari 2015 07:57:42
Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

Penyandang Disabiltas Tagih Janji Kampanye Jokowi

  Senayan - Salah satu janji kampa...
Selasa, 11 November 2014 16:21:51
Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

Benarkah Upaya Rujuk KIH-KMP Masih Belum Berjalan Mulus?

  Senayan - Upaya rujuk antara Koa...
Selasa, 21 Oktober 2014 08:33:55
Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

Pembagian Komisi di DPR Tak Melulu soal Kompetensi Anggota

  Senayan - Setiap Anggota DPR RI ...
1234
Rabu, 25 Maret 2015 10:00:16
Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

Pemerintah dan Lembaga Negara Ribut Politik, Ancaman Ekonomi Terabaikan

  Senayan - Tanggal 25 Maret ini a...
Sabtu, 21 Februari 2015 12:17:15
Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

Monopoli Penerbangan Berpotensi Sandera Kebijakan Pemerintah

  Manado - Ekonom dari Universitas...
Kamis, 19 Februari 2015 20:40:48
Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

Komunikasi Politik Buruk Bisa Picu Pemakzulan Presiden Jokowi

  Jakarta - Pengusulan nama Komjen...
Rabu, 28 Januari 2015 00:18:59
Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

Pengendalian Inflasi akan Sulit Jika Harga BBM Fluktuatif

  Senayan - Anggota Komisi XI DPR ...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI
Senin, 12 Januari 2015
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang II


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Pimpinan BPK Sambangi DPR Bahas Kerja Sama

CursorTerpopuler

Inilah 65 Calon Daerah Otonomi Baru

Senayan – Sidang Paripurna DPR pada Kamis (24/10) menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Kesepakatan seluruh fraksi itu selanjutnya disampaikan ke ...
Iklan Footer