Komisi IV Berita » Sanggupkah Pemerintahan Jokowi-JK Wujudkan Swasembada Kedelai?
Sanggupkah Pemerintahan Jokowi-JK Wujudkan Swasembada Kedelai?
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Senin, 13 April 2015 09:31:01

Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar meminta agar Kementerian Pertanian memperhatikan LHP BPK sebagai pijakan dalam realiasasi pencapaian swasembada kedelai di tahun 2017. 

Sanggupkah Pemerintahan Jokowi-JK Wujudkan Swasembada Kedelai?
jurnal parlemen

 

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama semester II-2014, menemukan Kementerian Pertanian tidak berhasil mencapai target pertumbuhan produksi kedelai sebesar 20,05 persen per tahun dan target swasembada kedelai tahun 2014 sebanyak 2,70 juta ton.

 

Anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar meminta agar Kementerian Pertanian memperhatikan LHP BPK tersebut sebagai pijakan dalam realiasasi pencapaian swasembada kedelai di tahun 2017. 

 

"Perlu disadari bahwa kebutuhan kedelai terus meningkat dari tahun ke tahun, namun ironisnya produksi kedelai domestik tidak dapat mengimbanginya, sehingga untuk mencukupinya masih harus impor. Produksi kedelai dalam negeri terus menurun secara tajam sejalan dengan penurunan areal tanam," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (13/4).

 

Pemerintah menargetkan swasembada pangan untuk padi, jagung termasuk kedelai terealisasi dalam 1 hingga 3 tahun ke depan. Secara lebih teknis, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menggariskan target untuk masing-masing komoditas seperti padi, pada tahun 2015 ini ditargetkan 73 juta ton, sedangkan untuk jagung 20 juta ton pada 2016 dan terakhir kedelai sebanyak 2,2 juta ton.

 

Legislator dari Jawa Timur ini menambahkan, laporan BPK memberikan gambaran nyata bagi Kementerian Pertanian bahwa target swasembada kedelai tahun 2017 harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, inftrastruktur pertanian yang memadai dan tata niaga yang sehat. 

 

Mengingat selama ini, beragam masalah produksi salah satu alasannya adalah menurunnya areal tanam kedelai dan rendahnya harga jual di tingkat petani sebagai akibat rendahnya partisipasi petani dalam menanam, karena secara nyata budidaya kedelai yang diusahakan tidak memberi keuntungan yang layak kepada petani. 

 

"Hal tersebut terjadi karena terbatasnya ketersediaan teknologi dan rendahnya adopsi teknologi di tingkat petani serta rendahnya tingkat harga yang diterima, sehingga menurunnya nilai tukar petani," imbuhnya.

 

Produksi kedelai dalam negeri senantiasa mengalami fluktuasi produksi dari tahun ke tahun, dan beberapa tahun terakhir berdampak langsung pada lonjakan harga di tingkat konsumen. Gejolak harga yang kerap terjadi tidak lepas karena industri berbahan baku kedelai di dalam negeri sangat tergantung dari pasokan impor.

 

Politisi PKS ini mencatat setiap tahun industri tahu-tempe membutuhkan 1,85 juta ton kedelai, industri kecap dan tauco sekitar 325.220 ton, benih 25.843 ton dan untuk pakan sekitar 8.319 ton. 

 

Kebutuhan kedelai yang sangat tinggi tersebut, belum dapat diimbangi dengan produksi kedelai nasional. Pada akhirnya seringkali kebijakan Pemerintah untuk menekan gejolak harga di pasaran dengan melakukan importasi kedelai. 

 

BPS mencatat sejak tahun 1990-2001 lajunya terus meningkat. Dari 541 ribu ton (1990) naik cukup drastis hingga 1,5 juta ton pada tahun 2011. Impor kedelai tersebar dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 1,85 juta ton, Malaysia 120 ribu ton, Argentina 73 ribu ton, Uruguay sekitar 16.824 ton dan Brasil sebanyak 13.550 ton.

 

"Kementerian Pertanian harus melakukan kerja kolektif dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat merealisasikan pencapaian target swasembada kedelai tahun 2017. Diantaranya memastikan harga produksi di tingkat petani yang kompetitif, ekstensifikasi lahan dan penerapan teknologi baru," pungkasnya.

 

Dengan kebutuhan kedelai sekitar 2,4 juta ton per tahun, ternyata produksi dalam negeri tak lebih dari 1 juta ton. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi kedelai tahun 2012 sebanyak 843.153 ton, tahun 2013 turun menjadi 779.992 dan tahun 2014 naik lagi menjadi 953.956.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...