Pro-Kontra Berita » Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Pembentukan Polisi Parlemen
Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Pembentukan Polisi Parlemen
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 14 April 2015 12:46:11

Wacana pembentukan Polisi Parlemen tengah mendapat sorotan tajam karena dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai pemborosan uang negara. Rupanya, Pimpinan DPR terbelah dalam memandang rencana tersebut.

Pimpinan DPR Beda Pendapat soal Pembentukan Polisi Parlemen
jurnal parlemen

Tentu orang yang mengerti demokrasi akan menjaga tidak boleh ada orang bersenjata di DPR. Harus steril.

 

Senayan - Wacana pembentukan Polisi Parlemen tengah mendapat sorotan tajam karena dianggap oleh sebagian kalangan masyarakat sebagai pemborosan uang negara. Rupanya, Pimpinan DPR terbelah dalam memandang rencana tersebut. 

 

Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan setuju dengan rencana yang bertujuan meningkatkan keamanan di Gedung Parlemen. Namun, Wakil Ketua dari Fraksi PKS Fahri Hamzah mengaku kurang setuju.

 

"Kehadiran Polisi Parlemen itu hanya untuk mempermudah koordinasi pengamanan Gedung Parlemen saja, bukan untuk memperketat. Bahkan, jika di negara lain keberadaan Polisi Parlemen itu tidak ada yang istimewa, biasa saja," ujar Fadli Zon usai Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/4).

 

Nantinya, lanjut Fadli, jumlah Polisi Parlemen akan dilebihkan dari jumlah pengamanan di DPR, tapi soal jumlah pastinya masih akan dibahas. Makanua sampai sekarang belum diketahui secara detail tentang sarana yang akan diterima oleh Polisi Parlemen.

 

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meyakini bahwa Polisi Parlemen berbeda dengan Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal). Untuk Pamdal sendiri, DPR akan melakukan peningkatan kerja dengan menambahkan personel dan menghilangkan Pamdal alih daya (outsourcing).

 

"Paling nanti yang membedakan pada seragamnya. Kalau Pamdal kita akan tingkatkan kinerjanya sekarang kan 450 orang akan kita tambah, dan 300 personil rencananya akan kita berhentikan supaya tidak lagi outsourcing tapi direkrut melalui seleksi," imbuhnya.

 

Di tempat yang sama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan tidak paham dengan wacana Polisi Parlemen yang digulirkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

 

"Itu masih perlu dikaji lagi lah. Kalau itu konteksnya dalam rangka menuju parlemen modern, maka itu menjadi seakan-akan sempit, jika hanya menyangkut konsep pengamanan saja. Yang ada itu konsep pengamanan independen dan itu biasa di negara demokrasi," tegasnya.

 

DPR, lanjut Fahri, saat ini memang sedang berusaha menggusur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan parlemen karena dilarang dalam aturan. Pasalnya, parlemen adalah kelembagaan mandiri.

 

"Kami ini lagi bersihin DPR dari PNS-PNS, karena enggak boleh. Parlemen itu harusnya kelembagaannya dikelola sendiri. Jadi yang kami lakukan ini adalah pemurnian dari legislatif harusnya lebih dikelola independen. Soal polisi berapa banyak itu soal teknis," ujarnya.

 

Satu hal lagi yang digarisbawahi Wasekjen PKS ini, Gedung Parlemen semestinya bebas dari senjata api. Karena itu, tidak dibenarkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang datang ke Gedung Parlemen ini, sambil menenteng senjata api, apapun alasannya.

 

"Tentu orang yang mengerti demokrasi akan menjaga tidak boleh ada orang bersenjata di DPR. Harus steril. Kebebasan berpikir atau bahkan orang yang mengancam secara fisik di dalam Gedung Parlemen harus dihukum berat. Itulah ruh yang harusnya dipahami," katanya.

 

Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengusulkan penambahan pengamanan Gedung Parlemen dengan membentuk satuan khusus Polisi Parlemen yang bersenjata. Padahal, soal pengamanan DPR selama ini sudah ditangani dengan cukup baik oleh satuan Pengamanan Dalam (Pamdal).

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...