Komisi I Berita » Ketua Komisi I Serukan Penghentian Sistem Hibah Alutsista TNI
Ketua Komisi I Serukan Penghentian Sistem Hibah Alutsista TNI
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 16 April 2015 19:56:54

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq merasa prihatin atas musibah terbakarnya pesawat tempur F-16 milik TNI Aangkatan Udara. Oleh karena itu, ia menekankan agar pola hibah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bekas pakai negara lain dihentikan.

Ketua Komisi I Serukan Penghentian Sistem Hibah Alutsista TNI
jurnal parlemen

DPR akan mendukung penuh TNI dalam pengadaan alutsista baru

 

Senayan - Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq merasa prihatin atas musibah terbakarnya pesawat tempur F-16 milik TNI Aangkatan Udara. Oleh karena itu, Komisi Pertahanan DPR menekankan agar pola hibah alat utama sistem pertahanan (Alutsista) bekas pakai negara lain dihentikan.

 

"Kita merasa prihatin atas musibah itu, dan kita meminta agar Pemerintah tidak lagi menggunakan pola hibah alutsista bekas. DPR akan mendukung penuh TNI dalam pengadaan alutsista baru," ujarnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis (16/4).

 

Peristiwa ini, menurut legislator dari Fraksi PKS tersebut, harus jadi momentum bagi Pemerintah dan DPR untuk menunjukkan kebijakan anggaran yang mendukung pemutakhiran alutsusta TNI dengan pengadaan persenjataan baru.

 

"Faktor risiko termasuk kehilangan sumber daya prajutrit juga harus jadi pertimbangan utama selain efek gentar alutsistanya," timpalnya.

 

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berpendapat terkait  terbakarnya pesawat tempur F- 16 bekas Amerika Serikat itu, Komisi I akan segera mengundang Panglima TNI untuk  mengevaluasi insiden ini.

 

"Kita akan minta keterangan soal bagaimana perawatannya, kenapa bisa terbakar, apa yang salah nanti kita akan cari tahu," katanya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...