Komisi I Berita » TKI Divonis Mati, Komisi I Desak Pemerintah Tingkatkan Diplomasi
TKI Divonis Mati, Komisi I Desak Pemerintah Tingkatkan Diplomasi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 17 April 2015 13:54:28

Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendesak Kementerian Luar Negeri membentuk pendamping hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia.

TKI Divonis Mati, Komisi I Desak Pemerintah Tingkatkan Diplomasi
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kami berharap Kemenlu menggalakkan upaya diplomasi dengan negara tempat TKI bekerja

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mendesak Kementerian Luar Negeri membentuk pendamping hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga apabila terjadi suatu masalah di negara tempatnya bekerja, mereka segera mendapatkan bantuan hukum yang layak. 

 

"Kami berharap Kemenlu menggalakkan upaya diplomasi dengan negara tempat TKI bekerja, sehingga proses mediasi dapat dilakukan serta vonis mati seperti Siti Zaenab dan Karni di Arab Saudi tidak terulang," ujarnya kepada wartawan diruang kerjanya, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/4). 

 

Prioritas utama dalam diplomasi, lanjut Hanafi, adalah membuat kesepakatan dengan negara di mana ada TKI yang bekerja. Nota kesepahaman itu penting guna menjamin perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. 

 

"Kedua, Kemenlu dan KBRI pastikan kalau sampai ada kejadian maka pengawalan harus bisa dilakukan secara menyeluruh," imbuh legislator dari Fraksi PAN itu.

 

Kemudian, Hanafi juga meminta BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan menyeleksi secara ketat TKI yang akan bekerja di luar negeri, agar hanya yang memiliki kompetensi saja yang diperbolehkan berangkat. 

 

"Agar proses seleksi buruh migran harus lebih rapih lagi, jangan hanya BNP2TKI, tapi juga ajak Menaker untuk seleksi ketat buruh migran yang terampil. Dengan begitu, ketika ditempatkan di luar negeri para pekerja punya pemikiran yang baik," pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...