Fokus Berita » Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 24 April 2015 06:00:46

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mendukung pernyataan Presiden Jokowi soal perlunya Indonesia lepas dari ketergantungan pada lembaga keuangan dunia seperti IMF dalam membiayai pembangunan, lalu melanjutkan dengan modal berdikari.

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Jepang sebagai aliansi Amerika dan saudara tua kita, saat ini sangat mengkhawatirkan politik luar negeri kita yang condong ke Tiongkok

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya melihat sejumlah hal menarik dalam pelaksaan Konferensi Asia Afrika (KAA). Di antaranya adalah keberanian Presiden lndonesia bersuara keras mengkritisi organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bersikap pasif terhadap penindasan Israel pada Palestina.

 

"Selama ini, politik luar negeri kita cari aman dengan pondasi bebas aktif. Saat Pemerintahan SBY lalu, politik luar negeri kita dibuat mandul lewat slogan Sejuta Kawan Tidak Ada Musuh," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4).

 

Saat ini, lanjut Tantowi, bukan hanya dunia internasional, tapi publik dalam negeri pun terkejut terutama pada pernyataan soal perlunya Indonesia lepas dari ketergantungan pada lembaga keuangan dunia seperti IMF dalam membiayai pembangunan, lalu melanjutkan dengan modal berdikari.

 

"Presiden Jokowi berani melawan tirani Barat yang selama ini menjajah negara-negara ketiga dengan bantuan dana yang mengikat (binding fund) dan isu HAM lewat pidatonya. Banggakah kita? Menurut saya seharusnya kita bangga," tegasnya. 

 

Hanya saja, politisi Partai Golkar ini mengingatkan perlu dikaji lebih jauh lagi apakah pernyataan gagah berani Jokowi soal  meninggalkan instrumen keuangan buatan Barat itu sama nuansa dan maksudnya dengan 'Go to hell with your aid' yang pernah diteriakkan oleh Bung Karno.

 

Lalu, apakah ini merupakan sinyal adanya upaya Pemerintah RI untuk mendapat dukungan Tiongkok dan kemudian kembali dijadikan sahabat utama?

 

"Soal itu cuma waktu yang bisa menjawabnya. Yang jelas, Jepang sebagai aliansi Amerika dan saudara tua kita, saat ini sangat mengkhawatirkan politik luar negeri kita yang condong ke Tiongkok. Ada kekhawatiran poros Jakarta-Beijing-Pyongyang akan hidup lagi," katanya.

 

Kekhawatiran Jepang dan Amerika Serikat itu menurut Tantowi cukup beralasan, terutama ketika dalam waktu kurang dari enam bulan, Presiden Jokowi berkunjung ke Beijing.

 

Semakin khawatir pula mereka ketika tahu keinginan besar RI  untuk bergabung di Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan meninggalkan lembaga keuangan bentukan barat, seperti IMF tersebut.

 

"Kalau saya secara pribadi menilai langkah Pemerintah kita terkait politik luar negeri sangat berani. Selayaknya kita dukung karena untuk pertama kalinya kita berani mengambil risiko," tegasnya.

 

Pendapat senada juga disampaikan politisi PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin. Ia menilai pidato pembukaan Presiden Jokowi dalam gelaran KAA Rabu kemarin, telah mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia.

 

Hal itu menyiratkan pandangan baru Bangsa Indonesia mengenai praktik-praktik kotor di balik bantuan keuangan internasional, sikap negara kaya terhadap negara miskin, termasuk sikap ambigunya PBB dalam menghadapi berbagai persoalan internasional

 

"Pidato Presiden Jokowi di Pembukaan KAA, jika dilihat dari substansinya benar-benar telah mengangkat harkat dan martabat Bangsa Indonesia," ucap Anggota Komisi I DPR RI tersebut.

 

Pidato Presiden Jokowi dalam pembukaan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Jakarta kemarin lusa cukup mencengangkan. Pasalnya, Jokowi dengan lugas mengkritik keras ketidakadilan global di bidang ekonomi.

 

Sejumlah lembaga donor internasional, seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) pun tidak lepas dari kritik keras Jokowi.

 

"Ketidakadilan global juga tampak jelas ketika sekelompok negara menolak perubahan realitas yang ada. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," tegas Jokowi di hadapan ratusan delegasi dan puluhan pemimpin negara Asia Afrika di Jakarta Convention Center.

 

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," cetus Jokowi.

 

Kritik Jokowi terhadap IMF dan Bank Dunia menurut Tantowi dan Hasanuddin adalah yang terkeras di antara para Presiden Indonesia setelah era reformasi 1998.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...