Analisa Berita » Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok
Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 25 April 2015 09:38:44

Ekonom sekaligus Chairman DW & Partners Dradjad Hari Wibowo memaparkan secara gamblang catatan penting yang perlu diperhatikan Pemerintah RI jika memang ingin bekerjasama lebih erat dengan Tiongkok.

Ini Catatan Penting Jika Indonesia Ingin Mempererat Kerja Sama dengan Tiongkok
jurnal parlemen

Seperti kata pepatah, jangan sampai Beruk di rimba disusui, anak di pangkuan dilepaskan

 

Jakarta - Selama berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-60 di Jakarta dan Bandung, terlihat sekali keakraban antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Bahkan tersirat kesan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe tersisihkan. 

 

Ketika hubungan pemimpin Jepang dengan Tiongkok begitu dingin, keakraban Presiden RI dengan Presiden Tiongkok bisa berdampak pada geo-politik-ekonomi (GPE) yang serius.

 

Ekonom sekaligus Chairman DW & Partners Dradjad Hari Wibowo menilai, potensi manfaat politik ekonomi dari keakraban tersebut sangat besar bagi Indonesia.

 

"Saya sangat mendukung langkah Presiden Jokowi di atas. Apalagi terdapat kabar bahwa dua bank Tiongkok siap memberi pinjaman senilai 50 miliar Dollar AS bagi Indonesia," ujarnya melalui pesa elektronik yang diterima redaksi, Sabtu (25/4).

 

Meski demikian, Dradjad memberi beberapa catatan agar Indonesia tetap hati-hati dan seimbang dalam percaturan GPE global yang bergerak dinamis.

 

"Seperti kata pepatah, jangan sampai Beruk di rimba disusui, anak di pangkuan dilepaskan," imbuhnya.

 

Catatan yang pertama, hubungan tersebut perlu dijaga tetap seimbang. Jangan sampai Indonesia sekadar menjadi satelit untuk memenuhi kepentingan jangka panjang Negeri Tirai Bambu.

 

Dewasa ini, Tiongkok sedang mentransformasi pembangunan ekonomi jangka panjangnya. Jika semula ekonominya bergerak dalam rezim pertumbuhan super tinggi, bahkan sempat dua digit, sekarang mereka mendinginkan ekonominya ke dalam rezim pertumbuhan tinggi tapi berkesinambungan pada level sekitar 7 persen. Presiden Xi adalah pelopor dari transformasi signifikan ini.

 

"Pertimbangannya antara lain, laju pertumbuhan yang terlalu tinggi membuat konsumsi energi dan mineral Tiongkok tumbuh di luar kendali, sehingga mereka menjadi sangat rentan terhadap defisit pasokan energi dan mineral. Kondisi ini berisiko strategis yang besar bagi Tiongkok. Selain itu, Tiongkok merasa terlalu tergantung kepada ekspor sebagai sumber pertumbuhan, sehingga perlu berdiversifikasi ke konsumsi domestik," paparnya.

 

Sanksi ekonomi AS dan Uni Eropa terhadap Rusia sebagai buntut krisis Ukraina juga menjadi berkah tersembunyi bagi Tiongkok dalam proses transformasi ini. Rusia yang menoleh ke Tiongkok akhirnya bersedia meneken kontrak pasokan gas Siberia ke Tiongkok senilai 400 miliar Dollar AS selama 30 tahun.

 

"Padahal, negosiasi kontrak ini sempat buntu selama 10 tahun lebih karena perbedaan formula harga yang tajam antara kedua negara," tegasnya.

 

Bagi Tiongkok, kata Dradjad, Indonesia menjadi sumber gas, mineral, komoditi primer lain, dan sekaligus pasar ekspor. Dengan adanya kontrak Gas Siberia, pasokan gas bagi Tiongkok sebenarnya relatif lebih aman. Hanya saja, mereka tetap perlu mendiversifikasikan pasokan gasnya, termasuk misalnya dari ladang gas tangguh.

 

"Demikian juga dengan batu bara dan mineral seperti nikel, bijih besi dan sebagainya. Tiongkok mengejar mineral-mineral tersebut dari Afrika, namun Indonesia lebih dekat geografisnya dan cukup kaya mineral," timpalnya.

 

Dalam konteks transformasi ekonomi Tiongkok, mantan Waketum PAN ini melihat Indonesia menjadi bagian dari diversifikasi sumber gas, mineral, komoditi primer lain dan pasar ekspor. Tentu fakta bahwa Indonesia berada di jalur Selat Malaka dan isu Laut China Selatan masuk dalam hitungan Tiongkok.

 

"Namun, Tiongkok sudah mengambil langkah mengurangi ketergantungan terhadap Selat Malaka dengan kerjasama Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC - China Pakistan Economic Corridor)," katanya.

 

Dengan realitas di atas, Dradjad berharap jangan sampai, keakraban Jokowi-Xi membuat Indonesia justru lebih memilih ekspor ke Tiongkok daripada memenuhi kebutuhan domestik, seperti yang terjadi pada gas alam.

 

"Akibatnya antara lain, industri pupuk dan keramik kita kesulitan pasokan gas alam. Jangan sampai program hilirisasi tambang juga gagal karena mineral mentah dijual ke Tiongkok. Industri nasional harus tetap menjadi prioritas supaya tidak menjadi korban kemesraan kita dengan Tiongkok," harapnya.

 

Catatan kedua, perlunya AS dan Uni Eropa perlu diberi kenyamanan bahwa Indonesia tidak lari dari mereka dan merapat ke Tiongkok. 

 

AS dan Uni Eropa memang rewel, bawel, dan cenderung mendikte dalam banyak isu, terutama AS. Sementara Tiongkok lebih fleksibel. Namun, pasar keuangan dunia tetap didominasi AS, Uni Eropa dan negara pro-Barat lain seperti Jepang dan Singapura.

 

"Jika pelaku pasar keuangan jadi takut karena Indonesia dianggap lari dari Barat, kerugiannya besar sekali. Dollar AS menguat sedikit saja, Rupiah sudah anjlok 15-19 persen dan membuat stabilitas APBN terganggu karena rendahnya penerimaan pajak. Bisa dibayangkan akibatnya jika Indonesia ditinggal pelaku pasar karena dianggap terlalu kiri dan terlalu mesra dengan Tiongkok," terangnya.

 

Selain itu, AS masih tetap menjadi pasar ekspor utama Indonesia.

 

Akan tetapi, Dradjad berpandangan Pemerintahan Jokowi mulai kurang cocok dengan lembaga boneka AS dan Uni Eropa seperti Bank Dunia dan IMF. Setidaknya itu terdengar saat pidato pembukaan KAA ke-60, di Jakarta beberapa hari yang lalu.

 

"Saya sendiri sudah sejak lama melawan dominansi kedua lembaga tersebut dalam kebijakan ekonomi Indonesia," akunya.

 

Meski demikian, Dradjad berharap Indonesia bisa bermain cerdas. Indonesia justru harus mampu memaksimalkan keuntungan dari persaingan AS, Uni Eropa dan Jepang vs Tiongkok.

 

Terlebih saat ini AS dipermalukan karena sekutu utamanya seperti Inggris dan Australia membelot ikut menjadi Anggota Pendiri Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) yang dimotori Tiongkok dan ditentang AS.

 

"Intinya, jika cerdas, Indonesia mendapat manfaat. Jika konyol, Indonesia akan terinjak-injak oleh raksasa yang sedang bertarung," ucapnya mengingatkan.

 

Catatan ketiga,  jangan tinggalkan Jepang dan mulai dekati Rusia. Pasalnya, Jepang juga terkucilkan dalam kancah AIIB. Selama KAA, PM Shinzo Abe juga seperti tersisihkan oleh Presiden Xi. Tapi jangan lupa, sekitar 1/3 utang Indonesia itu kepada Jepang dan berdenominasi Yen.

 

"Jepang juga sudah terbukti menjadi mitra ekonomi yang bisa dipercaya," tegasnya.

 

Terhadap Rusia, kata Dradjad, Indonesia terlihat masih menjaga jarak. Saat ini Rusia perlu teman, dan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari peningkatan hubungan ekonomi dengan Negeri Beruang Merah.

 

Misalnya saja dalam bidang industri pertahanan, dirgantara, metalurgi, perdagangan hasil perkebunan dan sebagainya. Energi nuklir tentu tidak termasuk, karena Indonesia berada pada jalur Ring of Fire.

 

"Namun ada catatan soal Crimea dan Ukraina, Indonesia berpegang teguh pada prinsip integritas teritorial untuk menjaga kesatuan teritorial kita sendiri," tegasnya.

 

Catatan keempat, Jangan sampai manfaat hubungan dengan Tiongkok hanya dinikmati oleh kelompok usaha tertentu. Menurut Dradjad, ada beberapa konglomerat yang memiliki lobi sangat kuat di Negeri Tirai Bambu.

 

Siapa berhubungan dengan siapa sudah menjadi rahasia umum di kalangan konglomerat tersebut. Mereka memang mendorong agar Indonesia lebih merapat ke Tiongkok. Dengan kekuatan lobinya di kedua negara, proyek-proyek  kerja sama dengan Tiongkok bisa didesain untuk keuntungan mereka.

 

"Misalkan memberikan capital gain terhadap tanah yang mereka kuasai, memperluas akses pembiayaan dan pasar mereka, dan sebagainya. Jangan sampai negara hanya diperalat mereka untuk memperbesar konglomerasi saja, sementara masyarakat umum hanya mendapat sedikit manfaat," tegasnya.

 

Catatan kelima, perlu memastikan realisasi program, bukan hanya sebatas MoU. Kata Dradjad, Tiongkok baru saja meneken kerjasama dengan Pakistan untuk membangun Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, dengan nilai investasi yang akan ditanam Tiongkok adalah 46 miliar Dollar AS.

 

Jika dihitung, komitmen pembiayaan regional dari Tiongkok sudah mencapai lebih dari 200 miliar Dollar AS, baik untuk AIIB, BRICS Development Bank, Gas Siberia, Pakistan, Indonesia. Belum lagi untuk negara-negara Afrika, Australia dan lainnya.

 

Pertanyaannya, bagaimana dengan realisasinya?

 

Sebagai contoh, sebagian proyek di Pakistan sebenarnya sudah disiapkan beberapa tahun lalu. Namun, realisasinya masih tersendat hingga sekarang, baik karena faktor Tiongkok maupun Pakistan.

 

"Hal yang sama bisa terjadi dengan Indonesia. Jadi, Pemerintah harus aktif agar komitmen-komitmen Tiongkok dengan Indonesia benar-benar direalisasikan," pungkasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...