Komisi XI Berita » Simpang Siur soal Utang IMF, Anggota Komisi XI DPR Angkat Bicara
Simpang Siur soal Utang IMF, Anggota Komisi XI DPR Angkat Bicara
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 29 April 2015 09:09:04

Kesimpangsiuran informasi soal benar tidaknya Indonesia masih punya utang dengan IMF mendapat sorotan publik. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berpendapat, itu terjadi akibat pemerintahan sekarang kurang paham dalam membaca data yang ada.

Simpang Siur soal Utang IMF, Anggota Komisi XI DPR Angkat Bicara
jurnal parlemen

Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai utang

 

Senayan - Dalam acara Peringatan 60 Tahun Konferensi asia-Afrika, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan jika Indonesia masih punya sangkutan utang dengan lembaga keuangan dunia, International Monetary Fund (IMF). 

 

Namun, pernyataan itu dibantah oleh mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan sejak 2006, Indonesia tidak lagi menjadi pasien IMF. Lalu, pernyataan SBY pun dibenarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

 

Kontan saja kesimpangsiuran informasi soal benar tidaknya Indonesia masih punya utang dengan IMF mendapat sorotan publik. Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berpendapat, kesimpangsiuran itu terjadi akibat pemerintahan sekarang kurang paham dalam membaca data yang ada.

 

"Kalau menurut saya ini hanya masalah kekurangpahaman dalam membaca data soal Special Drawing Right (SDR) yang menjadi standar acuan IMF. Memang tidak semua orang mengerti dan paham, sehingga ketika ada komitmen soal tersebut dianggap sebagai utang," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Rabu (29/4).

 

Dalam konteks ini, lanjut legislator Fraksi Partai Golkar tersebut, Menteri Keuangan yang bertanggungjawab soal hubungan dengan lembaga seperti IMF sudah meluruskannya dengan baik.

 

"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai utang," imbuhnya.

 

Dengan adanya penjelasan dari Menteri Keuangan, Misbakhun menganggap tidak perlu ada penjelasan lagi dari Presiden Joko Widodo.

 

"Secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili Pemerintah secara keseluruhan," pungkasnya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...