Komisi IV Berita » Pemerintah Bentuk Tim Harga Pangan, Ini Harapan Komisi IV DPR
Pemerintah Bentuk Tim Harga Pangan, Ini Harapan Komisi IV DPR
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Jay Waluyo Rabu, 6 Mei 2015 17:22:56

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar meminta Tim Harga Pangan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kualitas koordinasi antarinstansi, transparansi sistem, dan informasi yang mutakhir.

Pemerintah Bentuk Tim Harga Pangan, Ini Harapan Komisi IV DPR
jurnal parlemen

Tim Harga Pangan tidak boleh mengambil kesimpulan kebijakan hanya berpijak kepada perspektif harga dan fluktuasi komoditas pangan di pasar

 

Senayan - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar meminta Tim Harga Pangan yang dibentuk oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kualitas koordinasi antarinstansi, transparansi sistem, dan informasi yang mutakhir.

 

"Bermacam tim seperti ini sudah sering dibentuk, namun kendalanya terus berulang yaitu koordinasi yang lemah, cara kerja yang kurang efisien dan sinkronisasi data yang tidak sesuai satu sama lain. Kita berharap Tim Harga Pangan mampu mencari solusi terbaik dalam menekan importasi pangan yang diperlukan, agar akses produksi nasional tetap terfasilitasi dengan baik," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/5).

 

Pemerintah membentuk Tim Harga Pangan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pangan. Upaya ini dilakukan salah satunya untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Lebaran. 

 

Tim ini terdiri atas Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta pengusaha (importir, asosiasi komoditas, perwakilan petani) yang secara berkala memberikan rekomendasi, baik harga jual dan harga beli kepada menteri terkait. 

 

"Tim Harga Pangan tidak boleh mengambil kesimpulan kebijakan hanya berpijak kepada perspektif harga dan fluktuasi komoditas pangan di pasar, namun harus terintegrasi dengan data serta kemampuan produksi dalam negeri di tingkat petani. Sehingga pada akhirnya tim ini tidak digunakan sebagai rasionalisasi maupun legitimasi terhadap langkah-langkah pemerintah importasi untuk stabilitas harga pangan di pasaran," harapnya.

 

Legislator PKS ini menambahkan, Tim Harga Pangan harus mampu bekerja adaptif, akomodatif dan responsif dalam melakukan stabilisasi harga bahan pokok. Oleh karenanya, dibutuhkan tim yang mampu berkerja dalam pola-pola yang kreatif, memiliki terobosan dan efisien dalam kinerja.

 

"Pasalnya sering kali harga kebutuhan pokok melambung tinggi di tingkat konsumen, bukan hanya karena lemahnya pasokan distribusi dan produksi. Namun, psikologi pasar menghadapi momen tertentu seperti Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri," timpalnya.

 

Tata niaga pangan nasional pun dinilai Rofi masih lemah, salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya perhatian Pemerintah terhadap komoditas pangan nasional di tingkat hilir.

 

Sementara itu, mekanisme kerja tim mengikuti pola penetapan harga patokan ekspor yang saat ini telah berjalan. Hasil rekomendasi harga yang diberikan oleh Tim Harga Pangan, akan dikukuhkan melalui SK dari menteri terkait.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...