Komisi IV Berita » DPR Apresiasi Pemerintah Hadirkan Program Pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan
DPR Apresiasi Pemerintah Hadirkan Program Pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan
Penulis : Iman Firdaus - Editor : Farid Kusuma Senin, 11 Mei 2015 10:49:54

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginisiasi program untuk nelayan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

DPR Apresiasi Pemerintah Hadirkan Program Pembiayaan sektor Kelautan dan Perikanan
jurnal parlemen

 

Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengapresiasi upaya Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menginisiasi program untuk nelayan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

 

"Secara simbolis pembiayaan oleh Pemerintah pada sektor kelautan di mana nelayan sebagai obyek penerima langsung merupakan sebuah harapan besar pada program kesejahteraan yang menyentuh langsung kepada rakyat kecil," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (11/5).

 

Selama ini, lanjut legislator PKS tersebut, rakyat kecil pada sektor petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dipandang sebelah mata oleh perbankan. Hal ini dikarenakan pekerjaan petani dan nelayan tidak memiliki rutinitas keuangan bulanan.

 

Dengan pola pikir seperti itu, pihak perbankan merasa dirugikan jika memberi pinjaman kepada kelompok masyarakat ini karena berbeda sturktur kerja keuangannya. Makanya akan sulit sekali pihak perbankan memberi pinjaman pada petani dan nelayan, dengan alasan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet bank akan melonjak yang merupakan momok mengerikan pihak perbankan.

 

"Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Guideline) yang diresmikan Pak JK di Takalar, Sulsel, dengan target utama peningkatan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan merupakan pintu gerbang keberpihakan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat kecil. Karena ini dapat ditularkan kepada pembiayaan petani yang selama ini dikelola Kementerian Pertanian belum menunjukkan hasil yang memuaskan di masyarkat," imbuhnya.

 

Andi Akmal menambahkan, pembiayaan di sektor pertanian sudah ada di mana pengelolaannya dilakukan oleh direktur pembiayaan eselon dua di bawah Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dalam bentuk PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan). 

 

Meskipun program itu ada pengaruhnya bagi petani kecil, namun tingkat keberhasilannya jauh di bawah 50 persen. Ini dikarenakan pemahaman petani dan proses kontrolnya sangat kurang. Petani menganggap bahwa dana dari Pemerintah adalah hibah sehingga tanggung jawab mengembalikan dana diabaikan. 

 

Di sisi lain, sosialisasi dan pendampingan terhadap petani sangat kurang karena lemahnya sistem dan SDM yang dilibatkan. Itulah penyebab utama rendahnya keberhasilan program PUAP.

 

Sinergi dan pendampingan keuangan yang dilakukan oleh OJK, yang kemudian didukung oleh kementerian teknis dan kepala daerah, pada kelompok masyarakat yang diabaikan perbankan, merupakan harapan besar pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 

 

"Kami di legislatif akan mendukung dan mengawal program ini untuk dapat diterapkan pada petani dan nelayan, sehingga petani dan nelayan memahami tentang pembiayaan, risiko bisnis dan merasa didukung secara psikologis oleh regulasi otoritas Pemerintah," pungkas anggota dewan dari dapil Sulawesi Selatan II ini.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...