Analisa Berita » Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing
Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 11 Mei 2015 14:43:41

Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra, menyarankan agar Pemerintah tidak mengejar pertumbuhan semu dalam merespon pertumbuhan ekonomi yang rendah pada triwulan I-2015, dengan bersandar secara berlebihan kepada investor asing.

Pemerintah Jangan Cuma Mengejar Pertumbuhan Ekonomi Semu lewat Investor Asing
jurnal parlemen

Kalau itu dilakukan, manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati bangsa asing

 

Manado - Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra, menyarankan agar Pemerintah tidak mengejar pertumbuhan semu dalam merespon pertumbuhan ekonomi yang rendah pada triwulan I-2015, dengan bersandar secara berlebihan kepada investor asing.

 

"Kalau itu dilakukan, manfaat pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati bangsa asing," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Senin (11/5).

 

Saat ini, lanjut Agus, Pemerintah sedang gencar mengundang investor asing untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, bila hal tersebut tidak dilakukan dengan selektif, bukan tidak mungkin Indonesia menyediakan karpet merah bagi investor 'hitam' yang telah merusak negaranya sendiri atau negara-negara lain, dan lebih buruk lagi akan meningkatkan ketergantungan perekonomian Indonesia kepada pihak asing.

 

Dalam jangka panjang, ketergantungan ekonomi secara berlebihan pada investor asing akan menyandera kemandirian ekonomi nasional. Ini tentu saja tidak sejalan dengan Nawa Cita yang salah satu elemen pokoknya adalah kemandirian ekonomi. 

 

Kondisi ini juga dapat membuat negara asal investor dapat mengatur politik, stabilitas keamanan bahkan eksistensi NKRI lewat jalur ekonomi. Jalan masuk utamanya adalah dengan menghancurkan nilai Rupiah dengan menekan pengusaha-pengusaha mereka yang berinvestasi di Indonesia untuk menahan pendapatan di luar negeri. Perlu disadari beberapa negara tetangga menginginkan Indonesia terpecah belah.

 

"Untuk mencapai tujuan mereka tidak perlu lewat perang, cukup dengan merusak sendi perekonomian Indonesia dengan meminjam tangan perusahaan-perusahaan mereka di Indonesia," jelas Agus.

 

Ketergantungan Indonesia

 

Lebih lanjut, Agus mengingatkan, perilaku investor asing  menempatkan dana hasil ekspor di luar negeri sudah menjadi fenomena umum. Ini dapat terlihat bagaimana Bank Indonesia kesulitan untuk meningkatkan cadangan devisa walaupun ekspor Indonesia relatif tinggi. Usaha ini akan semakin sulit jika perekonomian Indonesia semakin tergantung pada investor asing.

 

"Contoh lain dari dampak negatif dari ketergantungan pada investor dapat dilihat di pasar modal di mana saat investor asing menarik dananya, maka pasar modal Indonesia langsung terpuruk," jelasnya.

 

Oleh sebab itu, meski Indonesia membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan namun tetap harus selektif. Tidak membuka semua mata rantai bisnis Indonesia bagi investor asing. Tetap dibutuhkan regulasi yang mengatur bisnis apa saja yang bisa dimasuki investor asing dan apa yang tidak bisa sehingga dalam hal ini Undang-undang Investasi perlu direvisi.

 

"Sebaiknya investor asing diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan bisnis berteknologi tinggi yang belum mampu dikerjakan investor domestik, dan dipasarkan ke luar negeri. Dalam pembangunan infrastruktur pun perlu diperhatikan klausul-klausulnya agar Indonesia tidak terjerat dalam jangka panjang terutama dari negara-negara besar," katanya.

 

Belajar dari Tiongkok dan Jepang

 

Agus menuturkan, upaya Tiongkok dan Jepang membangun ekonomi, tidak bergantung berlebihan kepada investasi asing. Akibatnya, kedua negara itu mampu menjadi negara makmur yang sangat disegani di dunia. Kekuatan strategi pembangunan Tiongkok berada pada kemampuan Pemerintah membentuk hubungan Inti-Plasma yang solid antara pengusaha besar dan kecil yang berada pada industri yang sama.

 

"Pemerintah Tiongkok pun membantu pembiayaan pengusaha kecil yang telah memiliki pasar yang jelas lewat hubungan Inti-Plasma tersebut," paparnya.

 

Sementara itu, strategi pembangunan Jepang adalah penguatan etos kerja masyarakatnya sehingga mampu mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam yang dimiliki. Di samping itu, mendorong daya inovasi di kalangan dunia usaha.

 

"Sesungguhnya Indonesia bisa jauh lebih makmur dari Tiongkok dan Jepang, sebab Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa," tegasnya.

 

Indonesia bukanlah negara dengan 'cek kosong'. Namun, persoalannya etos kerja masyarakat Indonesia yang rendah tidak pernah dibenahi dengan serius. Demikian juga dengan hubungan Inti-Plasma antara pelaku bisnis. Bahkan banyak program pemberdayaan masyarakat cenderung memberi ikan ketimbang kail.

 

Mengingat kemiskinan bisa timbul karena kemalasan, maka program seperti itu seakan memberi hadiah bagi kemalasan. Di sisi lain, membebankan pajak yang berlebihan pada mereka yang mampu sehingga seakan menghukum usaha keras.

 

"Untuk membangun ekonomi Indonesia yang mandiri, maka kebijakan Inti-Plasma dan pembangunan etos kerja sebagaimana sukses dicontohkan Tiongkok dan Jepang seharusnya ditiru. Ini semestinya menjadi bagian dari Revolusi Mental yang sampai saat ini belum jelasnya konsepnya," sindir Agus pada pemerintahan Jokowi.

 

Kebijakan Kontraproduktif

 

Agus menambahkan, pihaknya akan meminta Pemerintah membatalkan niat mendapatkan kemudahan akses fiskus terhadap rahasia bank lewat OJK. Itu akan mendorong capital flight sehingga berpotensi menimbulkan bencana ekonomi nasional lewat sektor perbankan.

 

Menurutnya, saat ini saja likuiditas perbankan sudah 'lampu kuning'. Ini ditandai dengan posisi Loan to Deposit Ratio (rasio kredit terhadap dana pihak ketiga) perbankan sudah di atas 90 persen dimana pada akhir Desember 2014 sudah mencapai 92,35 persen. 

 

Kondisi ini disebabkan pertumbuhan kredit selama ini (kecuali tahun 2014) selalu jauh di atas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu di atas 20 persen. Sementara pertumbuhan DPK berada di bawah 20 persen dan terus melambat bahkan pada 2014 hanya sebesar 12,1 persen.

 

"Apabila Bank Indonesia tidak mengerem pertumbuhan kredit pada tahun 2014 lewat BI Rate yang tinggi (yang juga untuk mengendalikan inflasi) maka bukan tidak mungkin LDR perbankan pada akhir 2014 sudah berada pada kisaran 99 persen," katanya mengigatkan.

 

Namun, kebijakan mengerem kredit bukan tanpa pengorbanan. Pengorbannya adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dimana hanya sebesar 5,02 persen. Angka tersebut  merupakan pertumbuhan terendah selama 5 tahun terakhir.

 

Untuk meningkatkan LDR, seharusnya Pemerintah serta otoritas keuangan dan moneter melakukan kebijakan untuk meningkatkan DPK bukannya mengerem kredit. Dengan adanya niat pemerintah agar fiskus memperoleh kemudahan mengakses data nasabah di perbankan justru sangat bertolak belakang dengan upaya meningkatkan DPK. 

 

Kemudahan akses tersebut akan mendorong capital flight dari para pemilik dana besar sehingga pertumbuhan DPK perbankan akan semakin melambat bahkan bisa terjadi pertumbuhan negatif. Akibatnya perbankan nasional berpotensi mengalami krisis likuiditas dan bisa menuju pada gangguan operasional perbankan dan eksistensi bank-bank nasional secara sistemik.

 

"Apabila perbankan mengalami permasalahan sistemik maka akan menular pada sektor riil. Konsekuensinya, krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 bukan tidak mungkin terjadi kembali, dan proses pemulihannya jauh lebih berat dan lama sebab menyangkut ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas kerahasian dana mereka  di perbankan," katanya.

 

Agus menyadari bahwa memang tidak dapat dipungkiri ketaatan pajak (tax compliance) wajib pajak di Indonesia masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk memperkuat anggara negara untuk pembangunan. 

 

Akan tetapi, apabila kebijakan yang ditempuh kurang tepat justru akan menghancurkan sumber penerimaan pajak itu sendiri karena krisis ekonomi dan moneter yang ditimbukan. Dengan kata lain, penerimaan pajak jangka pendek mengorbankan penerimaan pajak jangka panjang.

 

Usulan Kebijakan

 

Agus Poputra menganjurkan agar pemerintah menggunakan makna filosofis dari pepatah China kuno yang mengatakan jika ingin menangkap anak macan, jangan mengobrak-abrik sarangnya agar tidak diterkam induknya.

 

Untuk meningkatkan ketaatan pajak, masih banyak cara lain yang dapat dipakai. Agus juga menyarankan untuk tujuan tersebut fiskus dapat melakukan beberapa kebijakan.

 

Pertama, meningkatkan probabilitas audit.

 

Kedua, menambah lapisan supervisi atas pekerjaan auditor pajak untuk mengurangi kerjasama sama auditor pajak dengan wajib pajak nakal.

 

Ketiga, memperbesar tarif denda dan hukuman badan. Kebijakan-kebijakan tersebut jauh lebih halus, efektif, dan menimbulkan dampak negatif yang minimal.

 

“Sementara akses data nasabah hanya dapat dilakukan untuk wajib pajak telah bermasalah dengan hukum pajak dan akses tersebut harus lewat pengadilan sebagaimana diatur selama ini,” tandasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...