Komisi I Berita » UU Penyiaran Berpeluang Larang Penuh Iklan Produk Rokok di TV dan Radio
UU Penyiaran Berpeluang Larang Penuh Iklan Produk Rokok di TV dan Radio
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 13 Mei 2015 08:57:37

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengungkapkan bahwa salah satu ide yang berkembang kuat untuk dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran adalah larangan penuh iklan produk rokok di berbagai media penyiaran. 

UU Penyiaran Berpeluang Larang Penuh Iklan Produk Rokok di TV dan Radio
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Jika arus aspirasi masyarakat kuat, maka tak mustahil ide pelarangan penuh iklan rokok ini bisa dimasukkan ke dalam UU yang baru

 

Senayan - Rancangan Undang-undang Penyiaran saat sedang dalam proses penyelesaian oleh Komisi I DPR RI. Jika sesuai dengan target, draf RUU tersebut akan mulai dibahas bersama Pemerintah, Agustus mendatang.

 

Salah satu ide yang berkembang kuat untuk dimasukkan ke dalam RUU Penyiaran adalah larangan penuh iklan produk rokok di berbagai media penyiaran. 

 

"Sejak pembahasan RUU Penyiaran periode lalu, banyak masukan dari berbagai lembaga, ormas dan warga masyarakat yang meminta agar iklan rokok dilarang total," ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Selasa (12/5). 

 

Saat ini, lanjut legislator dari Fraksi PKS tersebut, UU Penyiaran hanya membatasi waktu dan cara penayangan iklan rokok di televisi dan radio. Namun, strategi itu tidak mengurangi tingkat konsumsi rokok secara nasional secara signifikan. 

 

Di sisi lain, ide larangan itu juga menghadapi kendala, misalnya belum ada ketegasan bahwa rokok masuk kategori zat adiktif sehingga punya dasar hukum untuk dilarang peredarannya.  

 

"Jika arus aspirasi masyarakat kuat, maka tak mustahil ide pelarangan penuh iklan rokok ini bisa dimasukkan ke dalam UU yang baru," tegas Mahfudz.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...