Analisa Berita » Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20

Pengabaian terhadap Program Keluarga Berencana (KB) setelah Orde Baru membuat angka kelahiran di Indonesia meningkat pesat dalam kurun lebih dari satu dekade terakhir. Ekonom Universitas Sam Ratulangi Agus Tony Poputra melihat kondisi ini bisa jadi menguntungkan, tapi bisa juga bencana.

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Masalah ketenagakerjaan Indonesia ke depan semakin pelik dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN

 

Manado - Pengabaian terhadap Program Keluarga Berencana (KB) setelah Orde Baru membuat angka kelahiran di Indonesia meningkat pesat dalam kurun lebih dari satu dekade terakhir.

 

Beberapa kalangan menilai bahwa kondisi ini akan menciptakan bonus demografi pada tahun 2035, dengan argumen bahwa tenaga kerja yang banyak merupakan modal pembangunan dan pasar yang luar biasa.

 

Namun, bonus itu bakal berimbas positif apabila tersedia cukup lapangan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan, dan daya beli masyarakat tinggi.

 

"Jika syarat itu belum terpenuhi, maka harapan bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi. Efek negatif terbesarnya adalah terjadi perang saudara yang mengancam eksistensi NKRI," ujar Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Manado, Agus Tony Poputra dalam pesan elektronik yang diterima redaksi, Minggu (17/5).

 

Tanda-tanda awal terjadinya bencana demografi, lanjut Agus, telah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Angka pengangguran yang tinggi serta demonstrasi yang dibayar murah walaupun risikonya besar dan budaya 'amuk' yang semakin meningkat merupakan contohnya. Ini dipicu oleh kurangnya lapangan kerja dan persyaratannya juga kualifikasi yang tidak seimbang dengan pertambahan tenaga kerja.

 

"Masalah ketenagakerjaan Indonesia ke depan semakin pelik dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," timpalnya.

 

Dalam MEA, Indonesia dapat menjadi pasar bagi tenaga kerja terampil dari negara ASEAN lainnya. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia sulit memperoleh pasar di negara jiran lainnya karena terkendala minimnya keterampilan sebagaimana disyaratkan dalam kesepakatan MEA.

 

"Selain itu, negara ASEAN yang lebih maju akan berusaha membentengi pasar tenaga mereka lewat sertifikasi. Mereka juga akan berusaha memegang Badan Sertifikasi ASEAN untuk menguntungkan tenaga kerja mereka," ungkap Agus Poputra.

 

Dengan perhitungan seperti itu, nasib Indonesia akan mengalami bonus demografi ataukah bencana demografi di tahun 2035 ditentukan oleh tindakan Pemerintah, elite politik, dan seluruh masyarakat. Pemerintah dan elite politik seharusnya berhenti berpikir dan berjuang untuk kelompok maupun pribadi. Mereka dituntut memiliki sense of crisis untuk membuat kebijakan yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan demi mencegah terjadinya bencana demografi.

 

Penciptaan lapangan kerja berkelanjutan ke depan juga semakin sulit. Ini disebabkan menyusutnya sumber daya alam tak terbaharukan secara dramatik akibat eksploitasi berlebihan.

 

"Demikian juga yang dialami sumber daya alam terbaharukan dimana konsumsi jauh melampui produksi. Oleh sebab itu, butuh usaha yang lebih kreatif untuk menciptakan lapangan kerja berkelanjutan," timpalnya.

 

Untuk mencegah bencana demografi, berikut saran Agus Poputra yang perlu dilakukan oleh emerintah dan elite politik.

 

Pertama, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukannya mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi.

 

"Kebijakan yang bersifat parsial perlu dievaluasi kembali. Apabila kebijakan tersebut tidak dapat diintegrasikan serta merugikan unit Pemerintah yang lain serta mereduksi lapangan kerja, maka harus segera dibatalkan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut," usulnya.

 

Kedua, Pemerintah dan elite politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. Setiap investasi asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekedar sebagai pelengkap.

 

"Di sini dibutuhkan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing," katanya.

 

Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan dimaksud di antaranya mewajibkan perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan porsi terbesar bagi tenaga kerja domestik.

 

Kebijakan ini harus didukung dengan peningkatan ketrampilan tenaga kerja domestik. Ini diimplementasikan lewat pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK).

 

"Demikian juga, perlu penguatan dan penyebaran pendidikan kejuruan di daerah dimana disesuaikan dengan kebutuhan setempat," ucapnya.

 

Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong hilirisasi lebih jauh. 

 

Ini tidak sekadar memperbesar nilai tambah dalam negeri tetapi juga memperlambat eksploitasi sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya.

 

"Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbaharukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya," lanjutnya.

 

Kelima, program kemiskinan yang dibuat seharusnya membuat penerimanya mandiri, bukannya semakin tergantung kepada Pemerintah.

 

Pada dasarnya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah terbatasnya peluang berusaha, tidak produktif lagi (lansia) atau belum produktif (anak yatim piatu), dan kemalasan. Program pengentasan kemiskinan seharusnya disesuaikan dengan tiap penyebab kemiskinan, tidak harus seragam.

 

"Sekali lagi, fakta yang ada saat ini memperlihatkan Indonesia cenderung akan menghadapi bencana demografi ketimbang bonus demografi. Oleh sebab itu, Pemerintah dan elite politik saat ini jangan lalai untuk membuat kebijakan yang menciptakan lapangan kerja berkelanjutan," pungkasnya.

Baca "Analisa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...