Komisi I Berita » Hasanuddin: Tes Keperawanan terhadap Calon Kowad Tidak Diatur dalam UU TNI
Hasanuddin: Tes Keperawanan terhadap Calon Kowad Tidak Diatur dalam UU TNI
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 18 Mei 2015 11:57:33

Anggota Komisi I DPR  RI Tubagus Hasanuddin pun angkat bicara, bahwa UU TNI tidak ada yang mengatur mengenai tes keperawanan. Ia kecewa jika mereka yang dinyatakan tidak perawan kehilangan haknya sebagai Prajurit TNI.

Hasanuddin: Tes Keperawanan terhadap Calon Kowad Tidak Diatur dalam UU TNI
jurnal parlemen

Kalau mengacu kepada Undang-undang, jelas kurang pas. Seperti dalam Pasal 28 Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, ada 8 persyaratan umum yang ditentukan untuk menjadi Prajurit TNI, tapi tidak tercantum harus perawan atau perjaka

 

Senayan - Tes keperawanan terhadap calon prajurit Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) TNI, menuai kontroversi. Pasalnya, tes semacam itu dinilai melanggar hak asasi wanita, dan tidak ada relevansinya dengan tugas pengamanan negara oleh TNI.

 

Anggota Komisi I DPR  RI Tubagus Hasanuddin pun angkat bicara, bahwa UU TNI tidak ada yang mengatur mengenai tes keperawanan. Ia kecewa jika mereka yang dinyatakan tidak perawan kehilangan haknya sebagai Prajurit TNI.

 

"Jika seseorang yang sudah tidak perawan dihilangkan haknya sebagai calon Bintara TNI rasanya patut dipertimbangkan ulang. Perlu diperdalam apakah mereka yang tidak perawan itu moralnya rusak?" ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

 

Jika mengacu pada Undang-undang TNI, lanjut Hasanuddin, tidak ada aturan harus perawan, sehingga pelaksaan tes keperawanan dalam seleksi calon anggota TNI dari kaum perempuan mesti segera dievaluasi.

 

"Kalau mengacu kepada Undang-undang, jelas kurang pas. Seperti dalam Pasal 28 Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, ada 8 persyaratan umum yang ditentukan untuk menjadi Prajurit TNI, tapi tidak tercantum harus perawan atau perjaka," imbuhnya.

 

Pasal lain pun mengatur bahwa persyaratan di luar Undang-undang harus dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

 

"Ditegaskan juga dalam Pasal 28 ayat 2 bahwa delapan persyaratan tersebut di atas dan persyaratan lainnya harus dengan Keputusan Menteri Pertahanan, bukan Keputusan Panglima TNI," tutupnya.

 

Sebelumnya, Juru Bicara TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan tes keperawanan ditujukan kepada kandidat perempuan sebagai bagian dari tes kesehatan sebelum tergabung.

 

Tes ini menggunakan uji dua jari untuk menentukan apakah selaput dara masih utuh. Menurut Fuad, hal ini ditujukan untuk memilih pasukan bersenjata terbaik.

 

"Hal ini dilakukan untuk mendapatkan orang-orang terbaik secara fisik dan mental," ujar Fuad, seperti dilansir stuff.co.nz, Minggu (17/5).

 

Dengan menggunakan metode uji dua jari tersebut, dokter akan mengetahui jika ada kandidat yang sudah kehilangan selaput daranya akibat kecelakaan atau alasan lain. Nantinya, kandidat harus menjelaskan mengapa selaput daranya tidak lagi utuh.

 

"Jika itu karena kecelakaan kita masih dapat mempertimbangkan, tapi jika itu karena alasan lain, maka kita tidak bisa menerimanya," kata Fuad.

 

Tes ini pun sudah diterapkan sejak tahun 1977 ketika Fuad bergabung dalam militer. Ia menambahkan, setiap anggota militer membutuhkan mental yang sehat karena mereka harus membawa senjata untuk menjaga integritas dan kedaulatan Indonesia.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...